Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bupati Jember: Eksekutif dan Legislatif Satu Sikap Soal Tambang

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menegaskan, bahwa eksekutif dan legislatif memiliki sikap dan komitmen yang sama dalam kebijakan tambang di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Hendy, menyikapi pernyataan soal tambang pasir besi di Paseban dan tambang emas di Silo, dalam sidang paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di DPRD Jember, Senin (11/10./2021). Dalam beberapa kali kesempatan Hendy maupun sejumlah fraksi sudah menyatakan penolakan eksploitasi tambang.

Hendy lantas mengingatkan semua pihak soal regulasi yang harus ditaati. “Setiap kegiatan usaha diwajibkan memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup,” katanya. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

Selain itu, lanjut Hendy, kewenangan penerbitan perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Ini berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar