Politik Pemerintahan

Bupati Hendy Berharap LHP BPK Era Akhir Pemerintahan Faida Tak Disclaimer Lagi

Bupati Hendy Siswanto (istimewa)

 

Jember (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020. Bupati Hendy Siswanto berharap tidak kembali mendapat predikat disclaimer alias tidak bisa dinilai.

APBD 2020 adalah anggaran tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida. Sebelumnya, BPK memberikan predikat diclaimer terhadap pelaksanaan APBD Jember Tahun Anggaran 2019. “Semoga tidak (disclaimer) jika bisa,” kata Hendy Siswanto kepada beritajatim.com, Sabtu (22/5/2021).

Sampai saat ini, menurut Hendy, belum ada kabar resmi dari BPK. “Kami masih menunggu laporan resminya daru BPK. Setelah laporan itu sampai ke kami, Kami jawab laporan tersebut dan setelah selesai, Baru BPK akan beri nilai,” katanya.

Harapan Hendy bisa jadi bertepuk sebelah tangan, jika mendengar penuturan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Hasil audit Pemkab Jember belum keluar. Kemungkinan pada 31 Mei 2021, karena penyerahannya terlambat,” katanya.

“BPK banyak menyampaikan bahwa konsolidasi birokrasi masih kurang solid. Mereka memberikan penilaian, bahwa sudah ada pemisahan penggunaan antara bupati lama dan baru. Cut-off. Bupati Hendy mewarisi pemerintahan yang seperti digambarkan semua orang: keadaan amburadul, ibarat piring pecah, seperti itu,” kata Halim.

Hendy sendiri mengakui bahwa ada temuan mendasar dalam laporan awal BPK yang disampaikan kepadanya. “Tampak kurang perhatian serius dalam pengelolaan anggaran,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar