Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bupati Gresik Siapkan Ganti Rugi untuk Sapi Terpapar PMK yang Dipotong di Tempat

Gresik (beritajatim.com)– Gresik menjadi salah satu kabupaten yang menjadi tempat merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang peternak di Jawa Timur. Hal itu membuat Bupati Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani memutar otak menanggulangi penyakit yang mematikan tersebut.

Mantan Ketua DPRD Gresik d ihadapan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) menyatakan peraturan bupati terkait PMK sudah ditandatangani. Salah satu isi peraturan itu, peternak akan diberikan vitamin dan vaksin untuk hewan ternak yang terserang PMK.

Selain itu, ternak sapi yang terpapar tidak boleh dibawa ke rumah potong hewan (RPH). Namun, harus dipotong di tempat dan ada uang ganti rugi sebesar Rp 10 juta melalui dana tak terduga (DTT).

“Sasaran PMK adalah pada ternak sapi yang masih kecil dengan tingkat kematian 50 sampai hingga 60 persen. Sedangkan tingkat kematian pada ternak sapi dewasa hanya 1 sampai 2 persen saja, dan daging sapi yang terpapar PMK masih aman dikonsumsi,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani, Sabtu (14/5/2022).

Ia menjelaskan, sosialisasi serta penanganannya terus dilakukan secara masif terkait penyakit yang menyerang hewan ternak tersebut. Langkah ini diambil agar peternak tidak panik meski penyakit PMK sudah banyak menyerang di berbagai daerah.

“Ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hewan ternak untuk tidak panik dan tetap tenang. Sebab, kami juga sudah merancang strategi bagaimana menanganinya,” ungkapnya.

Ketua AKD Gresik Nurul Yatim mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh bupati. Terlebih lagi, saat ini banyak peternak mengalami kerugian akibat terserang penyakit PMK. “Dua bulan lagi mestinya peternak memanen jerih payahnya karena bertepatan dengan hari raya kurban. Tapi, kali bisa dikatakan merugi karena banyak hewan ternaknya mati terserang PMK,” katanya.

Disamping membahas permasalahan PMK, sambung dia, pertemuan kepala desa ini yang dikemas dalam kegiatan halal bihalal juga mensosialisasikan pengamanan aset desa yang masih mempunyai kewajiban tanggungan sejak tahun 1994 – 2022.

“Kami siap membantu Pemkab Gresik untuk merealisasikan target pendapatan daerah mulai dari PBB, BPHTB atau pajak yang lain. Sehingga, bisa terwujudnya pembangunan Gresik Baru yang dapat di rasakan semua lapisan masyarakat,” pungkas Nurul Yatim. [dny/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar