Politik Pemerintahan

Bupati Faida Surati DPRD Jember, Minta Penjadwalan Ulang Rapat Angket

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida kembali menyurati DPRD Jember, Jawa Timur, terkait rapat undangan hak angket. Ia minta penjadwalan ulang.

Surat tertanggal 10 Januari 2020 ini menjawab surat undangan pelaksanaan rapat hak angket pada 13 Januari 2020. Ada tiga poin yang disampaikan bupati dalam surat itu.

Pertama, bupati dan wakil bupati Jember masih membutuhkan waktu untuk menganalisis dan menimbang keabsahan penggunaan hak angket oleh DPRD Jember. Hasil analisis hukum telah selesai dilakukan dan nantinya akan disampaikan kepada DPRD Jember.

Kedua, bupati dan wabup serta pejabat terkait sebenarnya bermaksud menghadiri undangan rapat DPRD Jember. Namun jadwal rapat dan jadwal agenda kerja bupati tidak sinkron. Jadwal rapat bersamaan dengan undangan agenda rapat dari Kantor Staf Presiden untuk membahas pembangunan jalan tol. Tiga, bupati minta agar undangan rapat dijadwalkan ulang setelah 17 Januari 2020.

Dengan surat itu, ini berarti pejabat organisasi pemerintah daerah sudah dua kali tidak memenuhi undangan panitia angket. Wakil Ketua Pansus Hafidi mengatakan, sudah ada pembicaraan serius pimpinan DPRD Jember dengann Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Alfian Nurrizal terkait kemungkinan pemanggilan paksa.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi bertemu dengan Alfian, Senin (13/1/2020). “Secara garis besar, sampai detik ini, belum pernah ada pemanggilan paksa (terkait hak angket, red). Pihak polres sedang mengkaji protap pemanggilan paksa dan akan minta petunjuk ke Mabes Polri. Pimpinan juga akan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Jadi bukan bisa atau tidak bisa panggil paksa, karena dalam Undang-Undang MD3 sudah jelas bisa, tapi Pak Kapolres menunggu protapnya,” kata Itqon.

“Jember akan jadi contoh seluruh Indonesia. Sekali Jember melakukan panggilan paksa, maka akan jadi preseden,” kata Itqon. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar