Politik Pemerintahan

Bupati Faida Serahkan Ribuan SK Kenaikan Pangkat ASN Jember

Bupati Faida

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat untuk 1.624 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (3/8/2020). Ada 924 guru, 27 tenaga medis puskesmas, 589 sumber daya manusia organisasi perangkat daerah (OPD), dan 84 ASN di kecamatan yang menerima SK.

Pembagian dilakukan bersamaan. Selain Faida di pendapa, ada Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang membagikannya di Aula PB Sudirman, para camat di 31 kecamatan, para kepala puskesmas, dan kepala organisasi perangkat daerah di kantor masing-masing.

“Ada 16 orang yang belum terealisasi dengan berbagai alasan kendala, akan kami lanjutkan prosesnya pada periode yang akan datang,” kata Faida, usai penyerahan SK. Ia memastikan SK tersebut bisa langsung diterima masing-masing ASN pada hari yang sama tanpa ada pungutan liar.

Menurut Faida, kenaikan pangkat tidak memerlukan perantara dan uang pelicin. “Karena sejatinya semua sudah dibiayai APBD Kabupaten Jember,” katanya.

Faida mengatakan, SK tersebut tidak akan bisa turun jika masalah Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah belum beres. “Jadi kalau diperdebatkan, tidak selesai-selesai. Waktunya kerja nyata, dan kita tidak akan menghabiskan energi untuk berbantah-bantahan. Waktunya melayani. Masyarakat sedang susah,” katanya.

Faida mengatakan, ASN tidak perlu terimbas urusan politik. “Mereka tidak perlu terimbas urusan polemik-polemik, karena mereka kita perlukan untuk berkonsentrasi dalam pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Berarti kenaikan pangkat ini sudah dikomunikasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur? “Saya kira cukup ya, terima kasih,” kata Faida, mengakhiri sesi wawancara dengan wartawan.

Sebagaimana diberitakan masalah KSOTK menjadi polemik dan menjadi salah satu alasan usulan pemakzulan Bupati Faida oleh DPRD Jember. Bupati Faida dinilai melanggar aturan perundang-undangan dan tak mematuhi Surat Mendagri bernomor 700/12429/SJ perihal Rekomendasi Pemeriksaan Khusus tertanggal 11 November 2019.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam pemeriksaan khususnya, Tim Mendagri menemukan fakta sebagai berikut:

1. Ada sebelas PNS yang dimutasi dengan masa jabatan kurang dari dua tahun.

2. Adanya pengangatan fungsional umum yang langsung menjadi pejabat administrator.

3. Ada lima belas camat yang tidak mempunyai kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan.

4. Pemkab Jember belum menindaklanjuti surat peringatan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

5. Pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tidak berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

6. Pelaksanaan mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas penetapannya tidak ada usulan tertulis dari pimpinan organisasi perangkat daerah dan pertimbangan Baperjakat.

7. Tanggal 2 Januari 2019, Bupati Faida memberhentikan 366 PNS dari jabatan, dan mengangkat kembali 211 pejabat. Tim Mendagri menemukan fakta, bahwa penandatanganan berita acara tim Baperjakat tidak memenuhi asas legal formal, karena ketiga PNS yang menandatanganinya sudah didemisionerkan (diberhentikan dari jabatan) menjadi jabatan fungsional umum, sehingga tidak berwenang memberikan pertimbangan kepada bupati.

8. Pengangkatan kembali oleh Bupati Jember mengakibatkan 66 PNS tidak diangkat kembali ke dalam jabatan sampai dengan Mei 2019, sehingga yang bersangkutan non job. Selain itu ada tujuh PNS yang memiliki dua jabatan definitif dalam dua keputusan yang berbeda.

9. Perubahan Peraturan Bupati tentang KSOTK Pemkab Jember tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan. Ini berdampak pada tumpang tindihnya uraian tugas antar organisasi perangkat daerah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan atau bukan kewenangan kabupaten.

10. Dampak lain perubahan perbup KSOTK tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi.

Dari hasil pemeriksaan itu, terbitlah surat Mendagri yang isinya, melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa, memerintahkan tiga hal kepada Bupati Faida.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Terakhir, dalam rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020), Kemendagri tetap bersikukuh bahwa surat rekomendasi tertanggal 11 November 2019 harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh bupati. Dalam berita acara rapat disepakati, hasil tindak lanjut surat Mendagri itu disampaikan oleh Pemkab Jember melalui gubernur Jatim paling lambat 7 September 2020. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar