Politik Pemerintahan

Soal Hak Angket

Bupati Faida Layangkan Surat ke DPRD Jember

Suasana rapat panitia hak angket di DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida melayangkan surat kepada DPRD Jember. Isinya menjawab undangan rapat dengar pendapat panitia hak angket DPRD Jember.

Dalam surat tertanggal 6 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi itu disebutkan tiga poin. Pertama, bupati dan wakil bupati Jember beserta jajaran pemerintah daerah masih menganalisis dan menimbang keabsahan penggunaan hak angket oleh DPRD Jember.

Menurut bupati dalam surat itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota telah diatur secara ketat syarat dan prosedur penggunaan hak angket.

Kedua, bupati dan wakil bupati Jember masih membutuhkan waktu untuk mempelajari terlebih dahulu apakah syarat dan prosedur dapat digunakannya hak angket, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh DPRD Jember.

Ketiga, aspek terpenuhi syarat dan prosedur penggunaan hak angket DPRD dalam suatu negara hukum merupakan hal penting dalam rangka memberikan kepastian hukum, bahwa panitia hak angket DPRD Jember memiliki keabsahan.

Menanggapi surat itu, Panitia Hak Angket Tabroni mengatakan, pernyataan bupati lewat surat itu tak memiliki dasar hukum. “Pada dasarnya, keabsahan produk sebuah lembaga tidak dapat diuji oleh lembaga yang selevel,” katanya, Selasa (7/1/2020) pagi.

Panitia hak angket tetap akan bekerja sebagaimana agenda yang dijadwalkan. Kemarin sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah yang diundang tidak datang. “Kami akan tetap melakukan panggilan yang kedua, sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar