Politik Pemerintahan

Bupati Faida Kena Sanksi Gubernur, Anggota DPRD Jember Ini Cukur Gundul

Jember (beritajatim.com) – Sanksi yang dijatuhkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap Bupati Faida dirayakan sejumlah warga, di halaman gedung DPRD Jember, Rabu (9/9/2020). Mereka menggelar aksi cukur gundul dan tumpengan.

Salah satu peserta aksi cukur gundul ini adalah David Handoko Seto, anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Nasional Demokrat. Ia dicukur bersama KH Syaifur Rijal atau Gus Syef, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan keponakan almarhum Rois Aam Pengurus Besar NU KH Achmad Shiddiq.

“Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap semangat rakyat Jember yang menyambut apa yang dilakukan gubernur. Gubernur sudah menjatuhkan sanksi kepada bupati Jember,” kata David.

Menurut David, walau pun sanksi itu berupa larangan penerimaan gaji dan hak-hak keuangan lainnya selama enam bulan, itu sudah cukup membuktikan kesalahan bupati. “Kami sudah membuktikan bahwa bupati sudah bersalah dalam hal tidak adanya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2020. Masyarakat Kabupaten Jember kini tahu bahwa bupatilah yang bersalah,” katanya.

David berharap semangat masyarakat tetap terjaga. Ia meminta dukungan masyarakat agar DPRD Jember tetap konsisten.

David percaya ini bukan sanksi terakhir. “Pada rapat tanggal 7 Juli 2020 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, ada enam item kesepakatan. Salah satunya bupati harus memperbaiki Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan diberikan waktu hingga 7 September. Hari ini sudah lewat, tapi belum ada tanda-tanda bupati melaksanakan kesepakatan yang dibuat forum resmi di Kemendagri,” katanya.

“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur agar segera memberikan rekomendasi berupa sanksi pemberhentian tetap terhadap Bupati Faida, karena tidak mematuhi perundang-undangan negeri ini. Ingat, Jember termasuk dalam NKRI dan itu tidak boleh lepas dari aturan yang ada,” kata David.

Sebelumnya, Faida sudah pernah menegaskan, telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, salah satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Bupati KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah sesuai dengan struktur dan nomenklatur,” terangnya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar