Politik Pemerintahan

Bupati Faida Kena Sanksi, DPRD Jember: Tak Perlu Lagi Berpolemik

Foto (kiri ke kanan): Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi), dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember Hamim.

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, menilai duduk persoalan keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sudah jelas, seiring dengan turunnya sanksi dari gubernur kepada Bupati Faida.

“Ini sudah diputuskan gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat. DPRD memandang masalah ini sudah ‘clear’, sudah mempunyai jawaban, sehingga masyarakat tidak perlu berpolemik siapa yang salah atau siapa yang benar,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (8/9/2020).

Dalam surat bernomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bupati Jember, Gubernur Khofifah menyatakan, Bupati Faida dijatuhi sanksi berupa larangan menerima hak-hak keuangan yang dimaksud dalam diktum kesatu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi disebabkan keterlambatan bupati Jember dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. “Selain itu itu karena tidak ada ketetapan bersama berupa peraturan daerah tentang APBD 2020,” kata Halim.

Menurut Halim, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan DPRD Jember bersama Pemprov Jatim. “Misalkan bagaimana penetapan APBD 2020 dan APBD 2021 bisa terlaksana. Paling tidak ini bisa dicontoh pelaksana pemerintah daerah seluruh Indonesia, bahwa perda APBD sangat wajib dan harus jadi perhatian DPRD dan bupati,” katanya.

Khusus APBD 2021, Halim mengatakan, sedang dalam proses. “Insya Allah dalam waktu dekat, Pemprov Jatim akan memfasilitasi lagi proses kelanjutannya. Termasuk Perda APBD 2020 yang sampai saat ini hanya memakai peraturan kepala daerah,” katanya. Ada beberapa opsi. Salah satunya dibahas saat pelaksana tugas bupati sudah menjabat. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar