Politik Pemerintahan

Bupati Faida Disanksi Tak Terima Gaji dan Tunjangan Selama 6 Bulan

Foto (kiri ke kanan): Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi), dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember Hamim.

Jember (beritajatim.com) – Belum selesainya pembahasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 membuat Bupati Faida kena sanksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Berdasarkan surat bernomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bupati Jember, sejak 2 September 2020, Bupati Faida dilarang menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut muncul setelah Gubernur Khofifah menimbang hasil pemeriksaan Inspektorat Jawa Timur terhadap penetapan penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2020 yang mengalami keterlambatan. Hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan adalah Bupati Faida.

Berdasarkan perundang-undangan, keterlambatan kepala daerah mengajukan proses penyusunan APBD masuk dalam kategori pelanggaran administratif. Surat keputusan sanksi ini sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/4702/SJ tentang Tindak Lanjut Permasalahan di Kabupaten Jember dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur nomor 739/1347/060/2020.

Bupati Faida di tengah-tengah anggota DPRD Jember sebelum sidang paripurna beberapa tahun lalu

“Ini sudah diputuskan gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat. DPRD memandang masalah ini sudah ‘clear’, sudah mempunyai jawaban, sehingga masyarakat tidak perlu berpolemik siapa yang salah atau siapa yang benar,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (8/9/2020).

Sebelumnya, usai pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, 7 Juli 2020 lalu, Faida menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. ‚ÄúSampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar