Politik Pemerintahan

Bupati Faida Dimakzulkan, Kiai dan Wakil Ketua DPRD Tak Bisa Tahan Haru

Gus Baiqun, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (dari kiri ke kanan)

Jember (beritajatim.com) – Suasana emosional muncul saat Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengumumkan hasil sidang paripurna hak menyatakan pendapat di hadapan massa yang mengepung gedung parlemen, Rabu (22/7/2020). Ia sempat meneteskan air mata bersama Baiqun Purnomo, kiai muda yang acap disapa Gus Baiqun.

Halim bersama pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jember memang didapuk oleh perwakilan massa Aliansi Masyarakat Jember untuk mengumumkan hasil sidang paripurna, sekitar pukul setengah empat sore. Massa yang berjumlah sekitar 700 orang itu mendukung pemakzulan Bupati Faida dan sudah membanjiri sekitar gedung Dewan sejak pukul sepuluh pagi.

Halim dan beberapa pimpinan Dewan naik ke bak terbuka. “Perlu kami sampaikan bahwa DPRD telah melakukan paripurna proses politik. Secara politik DPRD memutuskan, bahwa pertama, memberhentikan Saudari Bupati Faida,” kata Halim disambut takbir massa.

“Kedua, keputusan ini didukung tujuh fraksi. Seluruh fraksi di DPRD setuju untuk memakzulkan bupati,” kata Halim. Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Pandekar. Saat Halim menyebut tujuh fraksi ini, Gus Baiqun tampak tak bisa menahan tangis.

Halim meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal proses konstitusional pemakzulan tersebut. “Perlu disadari bahwa ini proses konstitusional yang harus kita hormati. Nanti ada pengadilan yang akan menetapkan, yaitu Mahkamah Agung. Kami minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian agar aspirasi ini bisa didengar pemerintah di atas. Kemudian yang kedua, tentu, aspirasi ini semoga bisa diterima oleh Allah, karena hanya Allah tempat kita meminta,” katanya.

Suara Halim tergetar saat meminta para kiai yang hadir dalam aksi tersebut untuk memimpin doa dan meminta massa untuk pulang dengan tertib. “Mari kita sama-sama membaca salawat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dalam orasinya menyatakan, hasil keputusan sidang paripurna sesuai harapan massa. “Mudah-mudahan ini membawa kebaikan. Jember yang lebih baik dan lebih makmur,” pekiknya.

“Mulai hari ini, DPRD memecat secara politik Bupati Faida. Mulai detik ini, DPRD sebagai lembaga konstitusional yang dilindungi undang-undang tidak lagi menganggap Bupati Faida sebagai bupati Jember. Mohon doanya karena perjalanan kita masih panjang,” kata Itqon.

Bupati Faida sendiri dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim ke DPRD Jember menilai usulan hak menyatakan pendapat itu tak prosedural. Dia juga merasa telah dirugikan, karena tidak mendapat dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat (HMP).

“Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa kerugian bagi bupati, maka dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar