Politik Pemerintahan

Bupati Faida Berkata Tiada Diskominfo dalam KSOTK 2016, Ini Cek Faktanya

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida akhirnya angkat bicara kepada pers soal tujuan konsultasi di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (14/12/2020) lalu. Pertemuan itu sendiri memicu kontroversi di tengah publik, setelah Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief mengaku ditekan karena melaksanakan perintah Mendagri soal Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).

“Kemarin konsultasi di kejaksaan, fokusnya hanya satu saja: masalah pencairan anggaran di akhir tahun pasca pelantikan 13 November. Karena pasca itu tidak ada seorang pun yang bersedia mencairkan keuangan,” kata Faida kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Faida membantah jika ada upaya menyalahkan pihak lain. “Fokusnya mencari solusi pencairan. Karena di sana ada hak-hak ASN (Aparatur Sipil Negara), hak-hak pihak ketiga, yang tidak bisa dicairkan karena perubahan KSOTK kemarin,” katanya.

“Contoh paling gampang, kalau kembali ke KSOTK 2016, tidak ada Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika). Yang ada Humas. Jadi kita bertanya bagaimana pencairan ini, dan dari kejaksaan menyarankan untuk melanjutkan berkonsultasi ke Kemendagri,” kata Faida.

Benarkah Dinas Komunikasi dan Informasi Jember tidak ada dalam KSOTK Tahun 2016? Sebelum menjawab itu, ada baiknya kita runut kronologi persoalan penataan birokrasi di Jember.

Sesuai surat Mendagri Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019 bernomor 700/12429/SJ ditegaskan tiga diktum hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Berdasarkan hasil penelusuran cek fakta beritajatim.com, ucapan Bupati Faida bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki KSOTK 2016 tidaklah benar. Setidaknya, dalam jejak digital, ada tiga situs yang menunjukkan bahwa dinas tersebut memiliki KSOTK 2016.

Pertama, situs Badan Pemeriksa Keuangan RI, yakni https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46143. Tautan ini adalah tautan database peraturan dan di sana disebutkan adanya Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2016. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Peraturan bupati itu ditetapkan pada 1 Desember 2016 dan berlaku pada 2 Januari 2017.

Kedua, di situs https://kabjember.jdih.jatimprov.go.id/adminjdih. Dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, publik malah bisa mengunduh Perbup Nomor 40 Tahun 2016 tentang KSOTK Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ketiga, dalam situs Diskominfo Jember sendiri di tautan https://diskominfo.jemberkab.go.id/, malah jelas disebutkan soal keberadaan organisasi perangkat daerah ini dalam Masterplan Smart City Kabupaten Jember.

Dalam hal 28 dan 29 disebutkan: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pada tahun 2017.

Lalu disebutkan juga: Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut.
1. perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dari semua data yang dikumpulkan beritajatim.com untuk cek fakta, maka diketahui bahwa pernyataan Bupati Faida soal tidak adanya KSOTK Diskominfo sama sekali tidak akurat. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar