Politik Pemerintahan

Bupati Boleh Ikut Kampanye Pilpres, Asalkan….

Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Dian Widodo menegaskan bahwa keterlibatan Bupati atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Gubernur, serta Walikota dalam keberpihakan dukungan politik dalam Pemilu diperbolehkan.

Asalkan, kata dia, jika hal itu dilakukan di luar jam kerja atau menjalani cuti serta saat libur. Selain itu, saat melakukan kampanye tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Namun, jabatan politik seperti kepala desa (Kades) dalam peraturan Undang-undang tidak diperbolehkan.

“Undang-undang yang mengatur itu hanya bupati, wakil bupati, gubernur dan wakilnya, walikota dan wakilnya. Sedangkan jabatan kepala desa harus netral,” ujarnya disela acara rapat koordinasi, bersama Bawascam se-Kabupaten Bojonegoro, Selasa (5/3/2019).

Dalam tahapan Pilpres maupun Pileg 2019, pelanggaran yang paling rawan adalah masih adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepala desa yang ikut melakukan kampanye. “Paling rawan yang sulit ditangani adalah money politik dan pelibatan ASN,” ungkapnya.

Sehingga, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap beberapa pelanggaran pemilu yang dinilai rawan. Sejauh ini, Bawaslu Bojonegoro telah menangani dua ASN yang diduga terlibat dalam dukungan terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. “Sekarang sedang melakukan investasi lagi, dalam waktu dekat akan kita panggil,” pungkasnya.

Sementara diketahui, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi bersama semua Bawaslu Kecamatan dengan agenda Evaluasi Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019 di Hotel Dewarna. [lus/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar