Politik Pemerintahan

Bupati Bojonegoro Batasi Pemecahan Kartu Keluarga

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Moch Chosim

Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengeluarkan surat edaran kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah agar membatasi warga yang hendak memecah kartu keluarga (KK).

Surat edaran bernomor 470.14/625/412.210/2020 perihal Pemecahan Kartu Keluarga (KK) tersebut dibuat pada 6 April 2020. Sehingga surat edaran tersebut sudah mulai diberlakukan.

Dalam Surat Edaran Bupati tersebut berisi dalam rangka mendukung tertibnya pelayanan administrasi kependudukan dan mendukung tercapainya program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka diminta kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk memperhatikan, meneliti, serta menelaah secara cermat terkait dengan pemecahan Kartu Keluarga (KK).

Bagi anggota keluarga dalam satu rumah yang sudah menikah/memiliki keluarga namun belum memiliki tempat tinggal (rumah) sendiri untuk tetap tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Sedangkan untuk pemisahan Kartu Keluarga berlaku bagi anggota keluarga yang sudah menikah dan mempunyai rumah sendiri guna untuk ketepatan terhadap perencanaan pembangunan di Bojonegoro.

“Tentu sudah dilaksanakan karena memang setelah dievaluasi dalam dua tahun terakhir pemohon pemecah kartu keluarga ini mengalami peningkatan luar biasa,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Moch Chosim, Sabtu (16/5/2020).

Beberapa alasan masyarakat dalam pemecahan kartu keluarga ini bermacam-macam, ada yang digunakan untuk mengurus kepesertaan BPJS, untuk mendapatkan program sosial dari pemerintah maupun dengan alasan penempatan zonasi sekolah. Untuk mengurangi pemecahan KK ini pihak desa/kelurahan yang akan melakukan seleksi.

“Diupayakan untuk sedapat mungin diminimalisir dalam pemecahan KK ini. Disisi lain agar perencanaan program kegiatan bisa berjalan dengan baik, khususnya pemberian bantuan sosial,” lanjutnya.

Menurut Chosim, selama lima bulan terakhir jumlah pemohon untuk pemecahan KK ini meningkat hampir 1.000 orang. Dari jumlah keseluruhan Kartu Keluarga dari sebelumnya sekitar 39 ribu, kini menjadi 40 ribu lebih. “Kasus dulu sudah pernah terjadi pada saat ada program BLT pemohon jumlahnya meningkat drastis,” jelasnya. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar