Politik Pemerintahan

Bupati Badrut Berencana Lakukan Telaah Hasil Kajian Akademik Pemekaran Pamekasan

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam (pegang mic) bersama Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman (kanan) saat menerima tim penyusun naskah akademik dari IAIN Madura dan UNIRA dalam rangka pemekaran kabupaten/kota, Rabu (17/2/2021).

Pamekasan (beritajatim.com)Bupati Pamekasan Badrut Tamam berencana kembali melakukan telaah atas hasil naskah akademik tentang ‘Pemekaran Wilayah Pamekasan menjadi Kota dan Kabupaten’, yang digagas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan Universitas Madura (UNIRA).

Hasil kajian kolaboratif tersebut, merekomendasikan Kabupaten Pamekasan dinilai cukup layak sekaligus sudah memenuhi syarat dasar untuk dilakukan pemekaran wilayah, dibandingkan tiga kabupaten lain di Madura. Semisal Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

“Ini kajian hasil akademik beberapa rektor universitas dan akademik di Madura, dimotori oleh IAIN Madura dan UNIRA,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, usai menerima Tim Penyusun Naskah Akademik di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (17/2/2021).

Namun hasil kajian akademik tersebut bukan berarti sebagai rekomendasi jika daerah yang dipimpinnya serta merta langsung dimekarkan. “Dari hasil kajian dan rekomendasi ini, nanti kita telaah dulu untuk mengkaji berbagai kemungkinan,” ungkapnya.

“Jadi yang perlu kita pikirkan bersama ini bukan hal yang mudah kita lakukan, hasil kajian ini akan kita telaah lebih lanjut dan kita diskusikan dengan pemerintah di atas kita, yakni pemerintah provinsi (Pemprov Jatim) dan pemberintah pusat,” imbuhnya.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada civitas akademika yang sudah menyempatkan diri dengan meluangkan waktu melakukan kajian terhadap beragam potensi di daerah yang dipimpinnya. “Dari itu kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas hasil kajian ini,” ucapnya.

“Madura perlu kajian utuh melalui beragam sudut pandang, mulai dari aspek geografis, etos, semangat dan kebudayaan. Sebab kita memiliki entitas kebudayaan yang tidak dimiliki daerah lain, Madura sebagai suku memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga perlu dijaga untuk bisa menjadi spirit dan inspirasi untuk bekerja luar biasa,” jelasnya.

Proses pemekaran sebuah wilayah membutuhkan beragam syarat dan ketentuan, termasuk proses panjang untuk mewujudkannya. “Jadi bukan hasil kajian ini terus langsung (dimekarkan), tidak. Tetapi dikaji melalui kajian berikutnya, sebab pendirian kota biasanya dimulai dari administrasi, perjuangan masih panjang,” tegasnya.

“Khusus (kabupaten) kota ini bersifat administrasi kenegaraan, maka keseluruhan harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Jadi ukurannya tergantung dari pemerintah pusat,” sambung bupati muda yang akrab disapa Ra Badrut.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan pada saat menyikapi soal pemekaran di Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan. “Dari dulu sering kami sampaikan, syarat administrasi membentuk sebuah provinsi minimal harus 5 (lima) kabupaten/kota. Makanya dulu kami sampaikan keputusannya yang dirubah,” bebernya.

“Jadi kalau misalnya keputusan tetap harus lima kabupaten/kota, sementara di Madura ada empat kebupaten. Andai keputusan dirubah menjadi 4 kabupaten (sebagai syarat minimal), justru kita bisa lebih mudah koordinasikan bersama para pemimpin di Madura,” pungkasnya. [pin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar