Politik Pemerintahan

Bupati Anna: Bojonegoro Tidak Ada Rencana PSBB

Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Anna Mu’awanah menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tidak ada rencana untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Pemkab tidak ada rencana PSBB, hanya melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan, baik itu penerapan jam malam, physical distancing, sosial distancing dan sosial control,” ujarnya, Rabu (20/5/2020).

Sosial Control ini sudah mulai banyak dilakukan antarmasyarakat. Seperti misal, Bupati mencontohkan, warga yang baru saja pulang kampung biasanya langsung diminta untuk segera melapor kepada gugus tugas tingkat desa dan melakukan isolasi.

“Kesadaran control sosial ini sudah terjadi di masyarakat. Kami juga sudah menyediakan shelter isolasi setiap desa dan melakukan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” terangnya.

Tidak adanya rencana PSBB tersebut alasannya, sebagian besar masyarakat Bojonegoro untuk mencukupi kebutuhan hidup bekerja dari sektor informal. Sekitar 80 persen masyarakat jika diterapkan PSBB dimungkinkan, tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup.

“Apalagi, teritorial Kabupaten Bojonegoro sekitar 70 persen adalah wilayah pertanian dan masih banyak masyarakat yang menggantungkan dari bertani,” pungkas Anna Mu’awanah saat melakukan webinar dengan tema Kendali Penanganan Covid-19, Milik Pusat atau Daerah di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro

Diketahui, dalam webinar daring itu dengan menghadirkan narasumber Komisioner HAM Beka Ulung Hapsara, Senior Advisor on Gender and Youth WHO, Diah Saminarsih, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Warifoh.

Kemudian, anggota Tim Pakar Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Akmal Taher, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Na Endi Jaweng dengan moderator Pimpinan Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar