Politik Pemerintahan

Bupati Anas Usul Penentu Seleksi Kartu Prakerja Diserahkan ke Gubernur

Surabaya (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas berharap seleksi penentuan penerimaan Kartu Prakerja diserahkan kepada gubernur di masing-masing provinsi, untuk kemudian didistribuskan ke kabupaten/kota secara proporsional.

Hal itu karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi masing-masing daerah.

“Program pemerintah pusat soal Kartu Prakerja ini sudah sangat bagus. Namun, memang ada kendala-kendala teknis, karena ini kan semua diatur lewat teknologi, dalam sebuah sistem sedemikian rupa. Ada kemungkinan mereka yang tidak layak mendapat Kartu Prakerja malah dapat, sedangkan yang benar-benar butuh malah enggak dapat karena kendala teknologi,” ujar Bupati Anas kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4/2020).

Oleh karena itu, Anas mengusulkan agar seleksi penerima Kartu Prakerja diserahkan kepada gubernur yang lebih memahami peta masalah di masing-masing daerah. “Gubernur saya kira bisa lebih memahami siapa-siapa di daerahnya yang layak dapat Kartu Prakerja,” ujarnya.

Pelibatan gubernur, lanjut Anas, penting karena data dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini bersifat dinamis. Ada warga yang dua pekan lalu, misalnya, masih berkecukupan secara ekonomi, kini bisa jadi sudah sangat kesulitan.

“Data-data dinamis di lapangan itu tidak terbaca lewat teknologi. Sistem online sepenuhnya sangat bagus ketika kondisi normal, tapi dalam situasi dinamis saat ini, perlu penilaian offline sesuai otoritas yang paham di daerah, dalam hal ini gubernur,” ujar Anas.

Anas mencontohkan, Jawa Timur misalnya yang mendapat kuota sekian ratus ribu Kartu Prakerja, tinggal diserahkan ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengatur distribusinya ke 38 kabupaten/kota di provinsi tersebut secara proporsional.

Menurut Anas, dengan diserahkan ke gubernur, sekaligus juga bisa membantu pemerintah pusat untuk lebih menyederhanakan sistem seleksi. ?Dengan demikian, Insya Allah akan lebih tepat sasaran. Sehingga program pemerintah pusat bisa sukses, kita bisa sama-sama mengantarkan masyarakat melewati situasi sulit sekarang ini dengan baik,” papar Anas yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.

Anas juga mencontohkan pengalaman Banyuwangi di gelombang pertama Kartu Prakerja. “Ada laporan, peserta yang lolos belum sesuai kriteria yang ditetapkan. Karena situasi dinamis di lapangan kan tidak terbaca di teknologi,” ujar Anas.

Bagi daerah, lanjut Anas, dengan diserahkan ke gubernur, pendataan penerima bantuan sosial juga lebih cepat dilakukan. “Selama ini, misalnya, di daerah kan kita belum tahu siapa saja nih yang nanti dapat Kartu Prakerja. Padahal kalau sudah dapat kan tidak bisa dapat program lain. Akhirnya ada waktu untuk saling tunggu. Dengan diserahkan ke gubernur, kita di daerah bisa lebih cepat tahu orang per orang yang dapat, untuk kemudian yang tidak dapat bisa segera diintervensi program bantuan sosial lainnya,” pungkasnya. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar