Politik Pemerintahan

Buntut Mahmud Belum Dieksekusi, Internal Partai Nasdem Gresik Memanas

Gresik (beritajatim.com) – Buntut anggota Dewan Mahmud belum dieksekusi karena tersangkut kasus penggelapan jual beli tanah, internal Partai Nasdem Gresik semakin memanas. Pasalnya, sampai saat ini anggota DPRD tersebut masih belum dieksekusi kejaksaan. Padahal, pengajuan banding ke MA ditolak.

Kondisi itu, memicu pertanyaan dari Abdullah Syafi’i. Politisi Nasdem yang saat itu juga berangkat dari Dapil VIII pada Pileg 2019 lalu, yakni, wilayah Manyar, Bungah, dan Sidayu memperoleh.5.347 suara, hanya selisih 298 suara dengan Mahmud.

Sesuai aturan KPU, dari hasil perolehan suara tersebut Syafi’i berhak duduk di kursi legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Menurut Syafi’i, dirinya menyadari bahwa DPP telah mengeluarkan putusan nomor 1010/MPN/DPRD/VIII/2019 dari Mahkamah Partai Nasdem. Yang menjelaskan status Mahmud. Atas status pemberhentiannya sebagai anggota partai, termasuk perintah untuk segera melakukan mekanisme PAW kepada Mahmud. “Ternyata sudah dipecat sejak 2019. Sesuai tanggal surat pada 23 Agustus lalu,” ungkap Syafi’i, Sabtu (27/06/2020).

Ia menambahkan, tembusan surat tersebut diberikan kepada DPW Jatim Nasdem dan DPD Nasdem Gresik. “Kenapa masih dilantik?” tanyanya.

Apalagi, lanjutnya, keputusan tersebut belum dicabut dan masih berlaku, dalam poin mengadili ada perintah untuk segera melakukan PAW.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Nasdem Gresik Saiful Anwar menyatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima instruksi dari DPP Nasdem Pusat.

Lebih lanjut Saiful menegaskan masih terkait dengan Mahmud. Pihaknya pun telah meminta keterangan dari Mahmud. Termasuk membahas hal tersebut di tingkat internal DPD Nasdem Gresik. “Poin-poinnya sudah kami sampaikan ke DPW maupun DPP. Tinggal menunggu arahan saja,” tegasnya.

Saiful juga menjelaskan tidak ada niat untuk melindungi ataupun mempertahankan Mahmud sebagai anggota DPRD Gresik. “Kalau sudah di vonis mau apalagi, yang bersangkutan wajib menjalani hal tersebut. Mengenai kedudukannya sebagai anggota dewan, pihaknya hanya tinggal menunggu perintah DPP Pusat.

“Jika memang ada rekomendasi PAW segera kami usulkan kepada pimpinan dewan dan segera berkonsultasi dengan KPU,” tandasnya. [dny/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar