Politik Pemerintahan

BUMD Perkebunan Jember Minta Penangguhan UMK Lagi

Jember (beritajatim.com) – Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali meminta penangguhan upah minimum kabupaten (UMK) tahun ini. Ini berarti untuk kali kedua badan usaha milik daerah (BUMD) itu meminta penangguhan.

“Selama saya menjabat dua kali UMK ini kami minta penangguhan, karena tidak bisa membayar,” kata Direktur Utama PDP Kahyangan Hariyanto.

Menurut Hariyanto, ada tiga opsi yang ditawarkan direksi kepada karyawan. “Opsi pertama, UMK kita naikkan, kita masukkan dalam pendapatan yang hampir sama tiap tahunnya. Mungkin dua atau tiga bulan kami bangkrut, tidak bisa membayar,” katanya.

Opsi kedua, tenaga kerja dikurangi karena selama mengalami kelebihan. “Seharusnya seribu, tapi jumlahnya 2.700 orang. Katakan kalau sesuai UMK, maka kita bisa membayar jika jumlah tenaga kerja dikurangi. Siapa yang mau mengurangi, karena ada fungsi sosial perusahaan,” kata Hariyanto.

Opsi ketiga, UMK ditangguhkan. “Tapi perusahaan bisa berdiri, dan karyawan masih bisa menerima bayaran. Dari tiga opsi itu, karyawan memilih opsi ketiga,” kata Hariyanto. Ini berarti tahun ini, karyawan PDP akan menerima gaji sesuai UMK tahun 2018, yakni Rp 1,9 juta per bulan, bukan Rp 2,1 juta. Pengajuan penangguhan ini sudah dikabulkan Gubernur Soekarwo. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar