Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

BUMD Pariwisata Jangan Matikan Inisiatif Masyarakat Jember

Hasti Utami, pelaku pariwisata. [foto: dokumen pribadi]

Jember (beritajatim.com) – Keinginan Bupati Hendy Siswanto untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus mengelola pariwisata mendapat respons beragam. Pemerintah Kabupaten Jember harus mematangkan konsep ini agar tak kontraproduktif.

Hasti Utami, salah satu pelaku bisnis pariwisata, menilai Pemkab Jember tak perlu punya perusahaan daerah pariwisata. “Selama ini pariwisata Jember dijalankan masyarakat secara swadaya. Di situ ada gerakan pemberdayaan masyarakat. Selama ini, yang tidak ada peran pemerintah. Pemerintah tidak hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang menjalankan kegiatan pariwisata,” katanya, Rabu (3/3/2021).

“Pemerintah tidak perlu bikin perusahaan daerah pariwisata. Tapi menjalankan fungsi aslinya, yaitu sebagai dirijen. Bagaimana Dinas Pariwisata jadi promotor utama yang bisa membina dan mempromosikan kegiatan pariwisata yang dibangun masyarakat,” kata penggagas Tamasya Bus Kota ini.

Pariwisata di Jember bisa ditangani lintas organisasi perangkat daerah. “Bagaimana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jember membuat rencana induk pariwisata yang jadi acuan mereka membangun kawasan pariwisatanya. Bekerjasama dengan OPD lain, misalnya dengan Dinas Perhubungan sebagai penyedia transportasi wisata. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai ‘pemilik desa’ yang sekarang difokuskan pada pembangunan desa wisata,” kata Hasti.

“Jadi Pemkab Jember hanya perlu memanajerial. Bukan membuat perusahaan besar satu yang justru menjadikan pelaku pariwisata terancam. Pariwisata itu bisnis kreatif. Harus dipegang orang-orang kreatif,” kata Hasti.

Namun anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo menyebut BUMD memiliki fungsi dan tugas berbeda dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember. “BUMD spesifik pada bisnis. Jadi aset pariwisata yang akan dikelola secara bisnis akan ditentukan. Jadi ia bukan dalam konteks regulasi. Kalau dinas kan konteksnya regulasi dan fasilitasi,” katanya.

Lokasi wisata yang potensial dikelola BUMD pariwisata antara lain kawasan wisata Rembangan, Watu Ulo, Payangan, dan sekitarnya, Hotel Kebon Agung. “Papuma dikelola Perhutani tapi bisa dikomunikasikan,” kata Nyoman.

BUMD bertugas memberikan sumbangsih untuk pendapatan asli daerah. “Sementara Dinas Pariwisata ini kan bersifat regulasi dan pendampingan. Lebih ke arah masyarakatnya. Contoh: peningkatan sadar wisata, sapta pesona wisata. Bagaimana masyarakat sekitar memiliki pola pikir pelayanan terhadap pengunjung, sehingga daerah menuju lokasi pariwisata jauh lebih baik. Masyarakatnya ramah, bersih,” kata Nyoman.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendampingi masyarakat dalam mengelola obyek wisata secara mandiri. BUMD tidak perlu ikut menangani. “Misalkan di desa ada badan usaha milik desa yang punya usaha wisata. Ada kelompok masyarakat yang tidak mengelola tapi terlibat di situ dengan bentuk kelompok sadar wisata. Ini di bawah kewenangan Dinas Pariwisata,” kata Nyoman. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar