Politik Pemerintahan

Bukti Kerja Nyata Anies Baswedan, Tinggal 2 Persen Warga Jakarta yang Tak Miliki BPJS Kesehatan

Surabaya (beritajatim.com) – Satu bukti kerja nyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat dari kepesertaan warga pada BPJS Kesehatan. Sampai saat ini, warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan tinggal 2 persen.

“Ini melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai target nasional 2024.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek Bona Evita menyampaikan langsung apresiasi atas pencapaian ini ke Balai Kota,” ungkap Anies Baswedan melalui akun resmi Facebooknya.

Menurut Anies, pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak terlepas dari kolaborasi dari berbagai OPD Pemprov DKI. “Pada November 2017 baru 79% warga Jakarta terlindungi BPJS. Sejak tahun 2018, kita telah memasukkan pelaksanaan JKN sebagai prioritas di Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta,” kata mantan Mendikbud ini.

Atas prestasi tersebut, Anies memberi apresiasi kepada Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memastikan pekerja di wilayah DKI Jakarta sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS.

“Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, dengan terjaminnya kesehatan maka produktivitas penduduk DKI Jakarta akan meningkat,” katanya.

Ditambahkan oleh Anies, integrasi jaminan kesehatan penduduk DKI Jakarta melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya.

“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, baik di Pemprov DKI Jakarta
maupun BPJS Kesehatan yang sudah bekerja keras untuk memastikan semua warga Jakarta terlindungi dengan JKN,” tandasnya. [but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar