Politik Pemerintahan

Bubarkan Rapat, Komisi C Usir Plt Kabag Perekonomian Pemkab Jember

Penny Artha Media, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Jember

Jember (beritajatim.com) –  Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto membubarkan rapat yang dipimpin Penny Artha Medya, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari kantornya, Kamis (21/1/2021).

David datang ke kantor Bagian Perekonomian bersama anggota Komisi C lainnya, yakni Agusta Jaka Purwana (Demokrat), Hadi Supaat (PDI Perjuangan), Imron Baihaqi (PPP), Mangku Budi Heri (PKS). “Kami mendengar ada rapat yang digelar Pelaksana Tugas Kabag Perekonomian yang ilegal secara undang-undang yang berlaku,” kata David kepada wartawan.

Masuk ke ruang rapat, David langsung meminta rapat dihentikan. “Buyar saja sudah. Anggap rapat ini tidak ada. Silakan bubar,” katanya. Dia meminta kepada Penny agar melaporkan tindakan Komisi C ini kepada Bupati Faida.

David mengingatkan, gubernur sudah mengeluarkan surat pada 15 Januari 2021 yang menyatakan pembebasan sekretaris daerah dan pengangkatan pelaksana tugas yang dilakukan Bupati Faida tidak sah dan cacat prosedural. Ini termasuk SK pelaksana tugas untuk Penny.

Sesuai Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2016, seharusnya Penny menjabat Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember. Pengembalian jabatan sudah dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief sesuai perintah Menteri Dalam Negeri pada medio November 2020, saat Bupati Faida cuti kampanye.

“Kalau Anda nekat, Anda masuk kategori tidak patuh terhadap undang-undang,” katanya kepada Penny. Menurut David, surat keputusan pengangkatan Penny menjadi pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian akan dilaporkan gubernur Jatim.

David meminta kepada seluruh pegawai Bagian Perekonomian untuk tidak menerima Penny masuk ke ruang kerjanya. “Tidak sah. Silakan keluar duluan,” katanya. Penny pun keluar dari ruangan tersebut.

David heran dengan Penny. “Kok dia berani memimpin rapat dan di rapat itu mau merumuskan pergantian direkrut PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang merupakan mitra Komisi C,” katanya kesal. Menurut David, sebaiknya kewenangan pengisian jabatan PDP dan PDAM diberikan pasangan bupati dan calon bupati baru.

Penny meninggalkan kantor Bagian Perekonomian tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Saat beritajatim.com mengontaknya via ponsel, nomornya tak aktif.

David mengatakan, pihaknya akan melaporkan perkembangan terakhir soal carut-marut birokrasi kepada gubernur. “Kami akan laporkan bahwa ternyata surat gubernur yang turun (pada 15 Januari 2021) ternyata tidak dihiraukan,” katanya.

Agusta Jaka Purwana menegaskan, bahwa pihaknya bukan membubarkan rapat. “Tapi kami menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bisa RDP (Rapat Dengar Pendapat) atau kami mendatangi langsung instansi tersebut. Ini bentuk pengawasan DPRD terhadap tata laksana pemkab,” katanya.

Ada keuntungan saat anggota DPRD Jember mendatangi instansi tersebut. “Kami bisa langsung bisa berdiskusi dengan banyak orang. Tak hanya dengan pejabat berkaitan, tapi bawahan langsung,” kata Agusta. Dengan demikian anggota Dewan bisa mendengar langsung aspirasi mereka. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Resep Nasi Aladin Khas Timur Tengah

Resep Sup Kikil, Gurih dan Empuk

Sup Ikan, Menu Berbuka Puasa Bergizi Tinggi