Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Buang Air Besar Sembarangan Masih Jadi Tantangan di Kabupaten Mojokerto

Bupati Mojokerto Ikfima Fahmawati saat Rakor Persiapan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2022 di Pendopo GMT. [Foto : ist]

Mojokerto (beritajatim.com) – Salah satu tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah capaian Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2022, yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2022. Rakor dihadiri Bupati Mojokerto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto, jajaran OPD terkait, dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyampaikan, salah satu tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah capaian Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menunjukkan, bahwa capaian ODF Kabupaten Mojokerto bulan Juni tahun 2022 sebanyak 247 desa.

“Yaitu sebesar 81,25 persen dari total desa atau kelurahan keseluruhan di Kabupaten Mojokerto. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun lalu yaitu sebesar 35,20 persen, harapan saya ditahun 2023 kita sudah 100 persen,” ungkapnya, Rabu (29/6/2022).

Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini, terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah dari masyarakat kabupaten Mojokerto yang belum memiliki jamban yang sehat. Yakni dengan mendorong kepada seluruh stakeholder terkait termasuk dari swasta melalui CSR untuk bersama-sama mewujudkan ODF di Kabupaten Mojokerto,

“Karena ini merupakan prasyarat untuk mengikuti penilaian Kabupaten Sehat. Kita perlu progres perbaikan-perbaikan untuk beberapa hal yang memang ini menjadi masalah dalam penilaian kabupaten sehat. Dalam mengukur capaian keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, perlu ditetapkan indikator kinerja,” katanya.

Dalam penilaian yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini, Bupati menekankan untuk mempersiapkan diri dan memperbaiki beberapa kekurangan-kekurangan ada. Saat ini, fokus utamanya Pemkab Mojokerto adalah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat kualitas sdm di kabupaten Mojokerto.

Dalam hal ini menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi indikator kinerja dalam mengukur capaian pembangunan manusia. IPM Kabupaten Mojokerto tahun 2021, sebesar 74,15, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 73,83 lebih tinggi dari angka IPM Provinsi Jawa Timur.

“IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu sebesar 72,14 dan IPM nasional tahun 2021 sebesar 72,29. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto terlaksana dengan baik, harapan saya kedepan lebih baik lagi. Pada penilaian tahun 2023 besok, 5 Tatanan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang diambil untuk dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat dapat dimaksimalkan sepenuhnya,” jelasnya.

Lima tatanan tersebut meliputi kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan kehidupan sosial sehat. Bupati berharap dapat terbentuk dan berjalan Forum Fomunikasi Desa Sehat di 18 Kecamatan dan Pokja Desa Sehat di 304 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

“Terima kasih kepada Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto yang telah bekerja dan melakukan advokasi untuk mewujudkan ODF. Tentunya Kegiatan ini nanti kita berharap akan bisa memberikan banyak masukan kepada kita semuanya dari tim pembina kabupaten sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi mengatakan, penyelenggaraan Kabupaten Sehat tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI tahun 2005 sudah dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2014. Program pusat tersebut kolaborasi dan integrasi oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk.

“Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat,” tegasnya. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar