Politik Pemerintahan

BPKH Gelar Diseminasi Bersama Stakeholder Perhajian di Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Diseminasi Pengawasan Aktivitas Efisiensi, Operasional, dan Kemaslahatan Haji dengan Stakeholder Perhajian di sebuah hotel Kota Kediri, Sabtu (28/3/2019).

Ada beberapa hal yang dibahas dalam dialog ini, diantaranya, mengenai daftar tunggu keberangkatan calon haji di Indonesia yang terbilang lama, mendekati 30 tahun, jamaah haji lansia yang didahulukan, usulan dana haji untuk modal biro perjalanan, serta persaingan harga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Dalam kegiatan ini, menghadirkan dua orang narasumber utama yakni, Komisi VIII DPR RI dari Frkasi PKB KH. An’im Falahudin Mahrus dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Haji (BPKH) H. Hasan Fauzi.

Selain itu, ada empat narasumber pembahas. Masing-masing, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Dr. Drs. M. Amir Sholahudin, Pengasuh PP Darussalam Sumberingin Trenggalek Zakro Wardi, KH. Shihabudin Rahmat dari PCNU Kabupaten Kediri dam perwakilan media, Imam Mubarok Muslim, sebagai reporter Merdeka.com.

Peserta banyak yang mengajukan pertanyaan dan usulan kepada para narasumber. Salah satunya soal waiting list atau daftar tunggu haji. Terungkap, bahwa terdapat kegalauan dari sejumlah calon haji berikut pengelola jasa pemberangkatan haji dan umroh di Karesidenan Kediri. Ada yang menyebut antrean terlalu lama berkisar antara 20-25 tahun.

Kemudian pertanyaan lainnya, tentang prioritas calon haji lansia. Kemudian, pertanyaan apakah calon haji yang wafat sebelum berangkat bisa digantikan oleh ahli warisnya. Pertanyaan lain tentang persyaratan calon haji di Tulungagung yang berbeda dengan daerah lain di Karesidenan Kediri. Dimana, calon haji Tulungagung lebih sulit karena diwajibkan tes kesehatan diawal.

Melalui dialog itu dijelaskan bahwa, waiting list disesuaikan dengan jumlah pendaftar haji dengan kuota Nasional yang diterima pemerintah Indonesia. Untuk kuota jamaah Indonesia, yang awalnya sebanyak 211 ribu, kemudian mendapat tambahan pada tahun 2015 menjadi 221 ribu.

Narasumber juga menjelaskan tentang calon haji lansia. Jamaah disebut lansia apabila umurnya lebih dari 75 tahun. Jamaah lansia didahulukan, hanya tiga tahun mendaftar. Sementara itu, calon haji yang meninggal dunia sebelum berangkat, bisa digantikan oleh ahli warisnya, setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.

Materi lain yang ditanyakan oleh peserta adalah usulan dana haji untuk modal biro perjalanan dan usulan biaya haji dan umroh dari KBIH disamakan agar tidak terjadi persaingan antar KBIH.

Sebagaimana pernyataan Kepala BPKH Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, pihaknya telah mengumpulkan dana kelola haji sebesar Rp 113 triliun sepanjang 2018. Pencapaian tersebut melebihi target tahun lalu sebesar Rp 111,8 triliun.

Pencapaian ini diikuti dengan bertambahnya jumlah calon jemaah haji baru sebanyak 664.000 orang atau meningkat 120 persen dari target sebesar 550.000 orang. Angka ini merupakan jumlah terbesar dalam 5 tahun terakhir.

Terkait dana haji tersebut, Imam Mubarok Muslim, sebagai narasuber dari kalangan Media mendesak supaya penggunaanya secara transaparan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

“Kami mendesak adanya transparasi penggunaan anggaran haji, agar masyarakat tahu bagaimana penggunaan dari BPKH berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuannya, selain menunjukkan sisi amanah, juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada BPKH,” desak reporter Merdeka.com ini. [nng/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar