Politik Pemerintahan

BPK Soroti Belanja Honor dan Perjalanan Dinas Baznas, DMI, dan MUI

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan

Jember (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pembayaran belanja tidak sesuai substansi dalam laporan keuangan Bagian Bina Mental Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dewan Masjid Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia.

Realisasi belanja pegawai Bagian Bina Mental adalah Rp 3,425 miliar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas lima kegiatan menunjukkan, terdapat realisasi belanja pegawai pada tiga kegiatan sebesar Rp 2,146 miliar, antara lain untuk pembayaran honor pembantu umum kegiatan, uang saku peserta kegiatan, santunan kepada anak yatim/duafa, honorarium pengurus Baznas, dan honorarium pengurus Dewan Masjid Indonesia.

Sementara itu, untuk realisasi belanja barang dan jasa di Bagian Bina Mental sebesar Rp 2,814 miliar, juga ditemukan adanya pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan substansi pada dua kegiatan sebesar Rp 278,666 juta. Belanja yang dimaksud antara lain makan minum kegiatan Baznas, perjalanan dinas pengurus MUI dan Baznas, operasional Dewan Masjid Indonesia dan Baznas, serta pengadaan seragam muslimat.

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi langsung kepada BPK Jawa Timur untuk mengetahui detail penjelasan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Dia meminta agar semua pihak berjalan sesuai rel aturan. “Jangan sampai kejadian seperti ini mengakibatkan keruntuhan di pemerintahan Kabupaten Jember. Kami di DPRD mempunyai fungsi pengawasan walau selama ini kami dianggap tidak ada oleh bupati,” katanya, Selasa (30/6/2020).

Dedy berharap lembaga seperti Baznas bisa berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi. “Kami mendukung penuh tujuan bupati asalkan semua tepat sasaran. Jangan sampai lari dari jalur relnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jember Misbahussalam mengaku belum membaca hasil audit BPK. “Yang jelas dalam undang-undang, Baznas berhak menerima bantuan dari pemerintah daerah. Untuk di Jember, ini sifatnya adalah langsung pemberian dari Bagian Bina Mental kepada Baznas, termasuk di situ ada urusan kantor seperti listrik dan lain-lain, juga honor yang diberikan kepada pegawai Baznas,” katanya.

Bupati Faida (dok humas)

“Sebenarnya honor yang diberikan kepada pegawai Baznas kalau disesuaikan UU itu di luar standar. Apalagi tidak sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), ada aturan dalam UU. Terkait hasil audit itu, karena kami bukan pelaksana di Bina Mental, kami hanya menerima apa adanya dan itu semua adalah kebijakan pemda. Kalau pemda memberikan begitu kepada Baznas ya kami ikuti,” kata Misbahussalam.

Misbahussalam kurang tahu soal jumlah dana yang dikeluarkan untuk Baznas. “Yang jelas kami tiap bulan setor kuitansi, istilahnya (untuk memenuhi) kebutuhan-kebutuhan itu, ada kuitansi yang disetor ke Bina Mental. Yang tahu Bina Mental, karena kami di Baznas bukan pengguna anggaran. Kami hanya penerima,” katanya.

Model pencairan dana yang diterima Baznas Jember dari pemkab berbeda dengan daerah lain. Jika di daerah lain, Baznas menerima dana hibah, maka di Jember, Baznas menerima alokasi dana bantuan setiap bulan. “Di Jember tidak ada hibah, sehingga sistemnya ke Baznas seperti itu. Tentang tanggung jawab keuangan itu, pengguna anggaran adalah Bina Mental,” kata Misbahussalam.

Ketua MUI Jember Abdul Halim Subahar mengatakan, hanya sekali menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp 1,2 jura. “Kalau teman-teman ke Banyuwangi sekali. Itu saja (untuk) acara MUI, karena MUI tidak dibiayai pemkab. Tidak ada subsidi. Hanya (biaya) perjalanan dinas dibantu. Acara MUI membantu pemkab, membantu masyarakat, karena MUI adalah mitra,” katanya.

Sementara, anggota MUI hanya menerima bantuan biaya perjalanan dinas ke Banyuwangi sekitar Rp 400 ribu per orang. “Ada dua atau tidak orang. Saya tidak hapal,” kata Halim.

Menurut Halim, MUI sejak tahun 2000, bekerjasama dengan Bagian Bina Mental. “Sejak tahun 2000 itu (MUI) dibantu Rp 50 juta. Tapi sejak 2017, MUI tidak pernah dapat anggaran dari pemkab. Cuma sekali dibantu perjalanan dinas,” katanya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia Jember Hawari Hamim membenarkan jika menerima honorarium dari Pemkab. “Tapi tidak dalam bentuk hibah. Saya lupa nominalnya. Itu hanya satu kali dan sudah kami distribusikan kepada seluruh pengurus Dewan Masjid. Tidak banyak kok. Tidak jauh beda (dengan MUI). Kalau pun lebih, lebihnya sedikit,” katanya. Penyerahan bantuan dilakukan sekali di Pendapa Wahyawibawagraha dengan agenda acara rapat kerja Dewan Masjid.

Hawari mengaku tidak menerima dana operasional. “Tidak ada. Kami hanya menerima satu kali itu saja. Operasional tidak ada, tapi kalau honorarium kami menerima,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar