Politik Pemerintahan

BPK Bisa Mengaudit Investigasi dan Forensik APBD Jember 2020

Hermanto Rohman

Jember (beritajatim.com) – Opini tidak wajar (OTW) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 harus direspons serius.

“Dalam opini itu ada informasi uang rakyat yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Jadi bukan hanya opini untuk gorengan politik,” kata Hermanto Rohman, pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Kamis (3/6/2021).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selalu ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemkab Jember dalam waktu 60 hari. “Iini terjadi pada pejabat terkait, bukan hanya bupati. DPRD punya peran mengawasi. Jika pejabat terkait tidak bisa melakukan perbaikan karena ada indikasi penyalahgunaan wewenang dari pimpinan di atasnya ya bisa ditelusuri,” kata Hermanto.

Menurut Hermanto, opini ini bukan pada personal tapi institusi dalam tata kelola keuangan. “Kalau hanya dibiarkan ya jadi sekadar opini. Bahasa satirenya: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Wajar Tapi Pancet saja, WDP (Wajar Dengan Pengecualian) adalah Wajar dan Pancet saja, TW (Tidak Wajar) ya tetap pancet saja. Semuanya menjadi wajar saja. Yang tidak sama adalah gorengan politiknya,” katanya.

Menurut Hermanto, BPK harus meningkatkan status menjadi audit kinerja untuk mengetahui indikasi penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan. “Ini menyangkut pelaksanaan proyek, kualitas proyek, barang ada atau tidak, berapa presentasi penyelesaian proyek yaitu input, proses, ouput, dan outcome-nya,” katanya.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005. Konsekuensi yuridis atas opini BPK memungkinkan mengandung unsur Pidana sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di sana disebutkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka bisa ditindaklanjuti dalam proses hukum kepada pihak berwenang.

“Kalau ditemukan bahwa kinerja pengeloaan keuangan tidak baik, maka BPK harus meningkatkan pada audit investigasi. Kalau audit invetigasi sulit untuk ditemukan kerugian negara, maka harus dilakukan audit forensik yaitu dibedah satu persatu akuntansi pemerintah, untuk mengetahui alur pengeluaran uang dan pengunaan uang sudah berapa besar, siapa yang mengunakan, siapa yang menyuruh, sehingga jelas lalulintas penggunanan keuangan daerah,” kata Hermanto.

DPRD Jember bisa meminta audit dengan tujuan tertentu itu kepada BPK. “Tapi apapun opininya sebetulnya DPRD punya peran untuk mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan selama 60 hari,” kata Hermanto. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar