Politik Pemerintahan

BPJS Jamin Transparansi Keuangan Karena Diawasi 7 Institusi

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat di Malang.

Malang (beritajatim.com)  – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjamin transparansi keuangan yang dikelola oleh mereka bisa dijangkau oleh publik. Bahkan BPJS mengaku diawasi secara khusus oleh 7 institusi mulai dari DPR RI sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Soal transparansi, kita sebagai lembaga, ada 7 institusi yang mengawasi diantaranya DPR RI, BPK, BPKB, OJK, Dewan Pengawas internal, DJSN, dan ketujuh KPK,” kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat di Malang, Rabu, (11/3/2020).

Fachmi mengatakan, DPR RI mengawasi BPJS lewat rapat dengar pendapat, BPK mengawasi dengan audit, BPKB turun dengan penugasan tertentu, OJK setiap tahun mengaudit keuangan termasuk soal ada atau tidaknya operasional. BPJS juga punya dewan pengawas yang sifatnya internal mengawasi, DJSN (dewan jaminan sosial Nasional), serta KPK sebagai pengawas research dan pengembangan.

“Jadi itu semua menggambarkan bahwa semua data yang kemudian diharapkan masyarakat sebenernya sudah terpublikasi melalui proses pengawasan itu,” ujar Fachmi.

Selain di luar 7 intitusi itu, BPJS Kesehatan setiap bulan melaporkan pada 4 lembaga yaitu Kemenkeu, Kemenkes, OJK, dan Dewan Pengawas. Kemudian setiap 6 bulan BPJS Kesehatan selalu melaporkan pada Presiden RI.

“Setiap tahun kita melaporkan laporan tahunan untuk melihat kondisi itu, dan laporan yang sifatnya milik publik silahkan membaca laporan itu,” tandasnya. (luc/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar