Politik Pemerintahan

BP Jamsostek Kediri Sosialisasi Program Relaksasi Iuran saat Pandemi

Kediri (beritajatim.com) – Kepala BPJamsostek Cabang Kediri Agus Suprihadi mengatakan dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaan di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memberikan program relaksasi iuran. Diskon pembayaran ini untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hingga 99 persen.

“Diberikan untuk program JKK dan JKM itu 99 persen. Lalu untuk program Jaminan Pensiun (JP) adalah penundaan 99 persen, tetapi kita tagih lagi. Kemudian untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) tidak ada relaksasi, karena ada nilai rupiah untuk pekerja,” kata Agus Suprihadi dalam acara Dialog Bersama Media Pers BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Kamis (19/11/2020).

Program relaksasi iuran ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease. Program tersebut berlaku selama enam bulan.

Perlu diketahui, keringanan iuran Program JKK dan JKM sebesar 99 persen. Perusahaan hanya membayar 1 persen dari iuran JKK dan JKM selama masa relaksasi iuran dan diberikan langsung atau otomatis tanpa pengajuan jika memenuhi persyaratan.

Adapun syarat pemotongan iuran JKK dan JKM adalah, kata Agus, untuk Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU), peserta eksisting melunasi pembayaran iuran sampai dengan bulan iuran Juli 2020. Kemudian Peserta Baru (mendaftar dalam masa relaksasi), maka dua bulan pertama tanpa keringanan dan keringanan iuran baru mulai di bulan ketiga.

Lalu, untuk Jasa Konstruksi (Jakon), pertama proyek exiting 1 persen dari sisa tagihan. Kemudian, Peserta Baru, hanya membayar termin pertama dan selanjutnya dilakukan secara sekaligus tanpa keringanan (50 persen dari penetapan iuran) dan 1 persen untuk termin selanjutnya. Ketentuan termin ini sesuai dengan Permenaker No. 44 Tahun 2015 uaitu, tiga termin : (50 persen, 25 persen dan 25 persen).

Agus menambahkan, untuk relaksasi denda, keringanan denda diturunkan dari 2 persen menjadi 0,5 persen untuk setiap keterlambatan iuran dalam masa relaksasi. Lantas, atas iuran JP yang ditunda tidak dikenakan denda sampai dengan jangka waktu cicilan berakhir. Perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 kini lebih longgar menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.

“Relaksasi dapat diberikan jika pemberi kerja/peserta melunasi atas iuran yang diberikan relaksasi dalam batas waktu. Dimana, pemanfaatan relaksasi iuran dan denda ini berlaku sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021,” bebernya.

Kemudian, tambahnya, untuk program penundaan sebagian iuran JP, 1 persen dibayar setiap bulan paling lambat tangga 30 bulan berikutnya. Lalu, sisa iuran jaminan pensiun 99 persen yang ditunda akan dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2022.

“Untuk syarat penundaan sebagian iuran JP, pertama harus melunasi pembayaran iuran sampai dengan iuran Juli 2020. Kedua, mengajukan permohonan sebagai perusahaan terdampa Covid-19 ke BP Jamsostek,” imbuhnya. Perusahaan Kecil dan Mikro memberitahu ke BP Jamsostek dalam waktu satu hari langsung disetujui.

Adapun prosedur pemberian penundaan sebagian iuran JP untuk perusahaan sekala besar dan menengah, pertama adalah akan dilakukan cek list kondisi perusahaan akibat Covid-19. Poinnya antara lain, apakah kegiatan produksi, distribusi atau kegiatan utamanya terganggu.

Lalu, apakah akibatnya omset turun lebih 30 peprsen. Kemudian, untuk dokumen yang wajib dilampirkan adalah surat atau formulir pengajuan ke BP Jamsostek, dan surat pernyataan dari pimpinan tertinggi perusahaan terkait data penurunan omset lebih 30 persen.

“Pengajuan permohonan dan dokumen dapat disampaikan secara manual atau melalui kanal elektronik BP Jamsostek seperti SIPP. Penurunan omset disampaikan per bulan sejak Februari 2020 sampai bulan pengajuan dengan surat pernyataan dari pimpinan tertinggi pemberi kerja. BP Jamsostek melakukan verifikasi paling lama tiga hari sejak permohonan diterima dan menginformasikan penolakan atau persetujuan dalam waktu satu hari setelah proses verifikasi,” tegasnya.

Pemohon dari perusahaan kalua JKK dan JKM sifatnya otomatis. Jadi semua perusahaan membayar iuran JKK dan JKM langsung didiskon sampai dengan Januari 2021. Lalu, khusus JP sampai hari ini hanya ada dua perusahaan menengah kecil (jumlah tenaga kerja (TK) kurang dari 25 orang), hanya ada dua perusahaan yang mengajukan reaksasi iuran untuk program JP. Agus menyebut, hampir semua tidak mau mengajukan untuk program JP. [nm/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar