Politik Pemerintahan

Bojonegoro Belum Perlu Penerapan PSBB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto

Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum mendesak dilakukan untuk Bojonegoro.

Namun demikian, politisi Partai Demokrat itu menegaskan, untuk menekan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Bojonegoro, perlu kesadaran bersama dari masyarakat. Salah satunya dengan sosial dan physichal distancing.

“Kalau sekarang di Bojonegoro belum perlu untuk menerapkan PSBB. Yang patut diterapkan adalah kalau keluar harus pakai masker, dan jika datang dari daerah zona merah lapor ke gugus tugas di masing-masing desa,” kata Sukur, Minggu (19/4/2020).

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Bojonegoro Masirin mengatakan, sesuai pemantauan kemarin tidak banyak perubahan data dibandingkan sebelumnya, jumlah ODP (orang dalam pemantauan) bertambah 1 orang di Kalitidu, sehingga menjadi 30 orang.

Jumlah ODP yang telah selesai dalam pemantauan dinyatakan sehat pada hari ini tidak ada penambahan. Untuk ODP yang selesai pemantauan secara kumulatif sebanyak 103 orang, ODP keseluruhan secara kumulatif sebanyak 133 orang.

Untuk status PDP (pasien dalam pengawasan) tetap sebanyak 1 orang di Kecamatan Kepohbaru. Dan status positif tetap sebanyak 3 orang di wilayah Kecamatan Gondang, Purwosari dan Trucuk, masing-masing sebanyak satu orang. Status positif terkonfirmasi kumulatif sampai hari ini sebanyak 4 orang. “Untuk status ODR (orang dengan risiko) sebanyak 33.217 orang dan OTG (orang tanpa gejala( sebanyak 185 orang,” jelasnya.

Setiap desa saat ini sudah ada tim gugus tugas penanganan Covid-19. Selain itu, setiap desa juga menyedikan tempat isolasi bagi pemudik. Sehingga bagi warga yang nekat mudik diharapkan melaporkan ke tim gugus tugas untuk menjalani isolasi baik mandiri maupun di tempat yang disediakan.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam pelantikan Kepala Desa Tahap III pada Jumat (17/4/2020) mengatakan, agar kepala desa yang dilantik segera menjalankan sistem pemerintahan dengan baik di tengah wabah virus corona. “Segera bergerak cepat dalam mendukung dan menyelaraskan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” terangnya.

Dalam sambutannya, Anna Mu’awanah mengatakan, penanganan Covid-19 bagi desa yang telah menganggarkan untuk segera menyusun perhitungan kebutuhan anggaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Kedua, bagi desa yang telah menganggarkan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan anggaran, maka harus segera dilakukan mekanisme alokasi anggaran melalui perubahan APBDesa dan ketiga bagi desa yang belum menganggarkan maka segera dilakukan perubahan APBDesa dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian kebijakan rencana kerja pembelanjaan melalui perubahan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa).

“Pelaksanaan evaluasi APBDesa untuk melaksanakan percepatan proses evaluasi dan hindari penetapan keputusan atas hasil evaluasi berdasarkan batasan paling lama yang seharusnya dapat dilakukan secepatnya. Intinya adalah percepatan penanganan kegiatan dan pelaksanaan dengan konsep keselarasan dalam pengambilan kebijakan Covid-19,” pungkasnya. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar