Politik Pemerintahan

BNPT: Ada 10 Kasus di Pemerintahan dan BUMN Berpotensi Terpapar Radikalisme

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mengatakan, dalam setahun terakhir ini pihaknya menangani 10 kasus ASN dan pegawai BUMN yang berpotensi terpapar radikalisme.

“Kita punya kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk melakukan monitoring ASN. Dan, juga seluruh kementerian. Ini untuk mencegah adanya ASN dan pegawai di lingkup BUMN yang terpapar. Mekanisme sudah terbentuk untuk melakukan antisipasi itu,” tegas Boy kepada wartawan usai kegiatan penguatan literasi masyarakat bertajuk ‘Ngopi Coi: Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia’ di Hotel Santika Premier Surabaya, Rabu (21/10/2020).

Pada kegiatan bertema ‘Indonesia adalah Kita’ yang digagas oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur itu, Boy menyebut sudah saatnya penanggulangan terorisme diperkuat di upaya pencegahan.

“Kami tetap mengedepankan upaya persuasif, tindakan kepada ASN atau pegawai BUMN masih bersifat administratif. Memang belum banyak yang terlibat, yang kita tangani ada 10 kasus. Mereka dikembalikan kepada atasannya masing-masing untuk melakukan pembinaan, dan belum masuk ranah hukum. Kalau masuk cyber crime, baru dilakukan investigasi. Mereka ASN yang 10 kasus memang ada potensi terpapar radikalisme,” jelasnya.

Sudah hampir lima bulan Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Di bawah kepemimpinannya, BNPT akan dibawa semakin ke hulu permasalahan terorisme dengan memperkuat pencegahan.

“Kita tidak akan lagi menunggu peristiwa terorisme terjadi, yang mana itu merupakan ranah penegakan hukum,” kata Boy.

Boy menegaskan, penguatan literasi sebagai bagian dari pencegahan terorisme yang bertujuan melindungi masyarakat dari informasi-informasi tak benar. Ia menegaskan potensi sebaran informasi tak benar yang bisa menggiring masyarakat pada ideologi radikal terorisme di Indonesia sangat besar, karena catatan pengguna media sosial sangat tinggi.

“Ada 120 juta pengguna media sosial di Indonesia. Artinya, para pemilik akun itu berpotensi mendapatkan informasi-informasi yang bermuatan ideologi radikal terorisme. Di sinilah kenapa literasi sangat urgent dilaksanakan,” tambah Boy.

Mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini juga mengatakan, literasi sangat diperlukan utamanya untuk melindungi generasi muda sebagai pengguna terbesar mesia sosial. “Dengan memperkuat literasi kita juga menyelamatkan generasi muda yang merupakan target utama perekrutan oleh jaringan pelaku terorisme,” tukasnya.

Dialog penguatan literasi, masih kata Boy, juga bertujuan memberikan petunjuk ke masyarakat bagaimana menghindari informasi-informasi keliru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang dimaksudnya adalah kemampuan mengaktualisasi diri bersedia menerima adanya perbedaan dengan orang lain di lingkungannya.

Selain dihadiri oleh Boy Rafli, dialog penguatan literasi ‘Ngopi Coi’ ini juga dikuti oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Direktur Pencegahan BNPT, Inspektur BNPT, Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, dan Ketua FKPT Jawa Timur. Hadir sebagai pemateri di kegiatan itu di antaranya mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

“Sebuah kehormatan bagi Jawa Timur di mana kegiatan pencegahan terorisme dihadiri secara langsung oleh Kepala BNPT. Kami di FKPT akan terus berkomitmen membangun dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat untuk terus menjalankan pencegahan terorisme,” pungkas Ketua FKPT Jawa Timur, Hesti Armiwulan. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar