Politik Pemerintahan

BLT Dampak Pandemi Covid 19 Diawasi Langsung Oleh KPK

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron.

Bangkalan (beritajatim.com) – Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mendesak kepada seluruh aparat desa untuk mempercapat proses segala bentuk bantuan kepada masyarakat dampak dari pandemi Covid 19. Khususnya yang bersumber dari Dana Desa (DD).

R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penerima anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DD ini harus di luar penerima manfaat lain. Ia meminta pemdes selektif dalam pembagian bantuan.

“Untuk BLT ini harus diluar penerima PKH, BPNT dan Prakerja. Tidak boleh ada double penerima agar bantuan tersebar secara merata dan tepat,” ucapnya, Senin (20/4/2020).

Pria berkacamata ini menjelaskan, nantinya para penerima akan mendapatkan uang tunai Rp 600 ribu di masing-masing Kepala Keluarga (KK). Bantuan ini akan terus dilakukan selama 3 bulan dan akan dilanjutkan jika pandemi belum berakhir.

“Iya, tiap KK akan mendapat Rp 600 ribu. Sesuai juknis akan dilakukan selama 3 bulan. Untuk jumlah anggarannya disesuaikan dengan kekuatan desa dengan maksimal 35 persen dari anggaran di atas Rp 1,2 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Mujiburrohman menegaskan. Pihaknya mengimbau agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Pemdes tak main-main dalam penyaluran bantuan ini. Ia juga berharap, pemilihan penerima tepat sasaran dan tidak menjadi lahan permainan pihak terkait.

“Langsung diawasi oleh KPK. Jadi bagi yang main-main, secara hukum akan dituntut hukuman seumur hidup. Dalam pandemi ini kondisi kita sudah kritis dan jangan ada yang bermain di dalamnya agar pandemi ini segera selesai,” pungkasnya.[sar/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar