Politik Pemerintahan

Birokrasi Pemkab Jember Alami Krisis Pasca Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Birokrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini mengalami krisis setelah pemilihan kepala daerah. Kegaduhan terjadi menyusul adanya pengangkatan sejumlah pelaksana tugas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada posisi yang sudah terisi, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan.

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran yang melarang adanya mutasi pejabat atau usulan perubahan jabatan hingga calon bupati terpilih dilantik. Namun belakangan, Bupati Faida menerbitkan peraturan soal kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) yang berkonsekuensi pada pergantian sejumlah pejabat OPD.

“Hal-hal bersifat legalitas dalam kebijakan publik iu sangat sensitif. Saya khawatir ketika KSOTK diberlakukan dan kemudian dilakukan demisioner (jabatan) yang mungkin tidak seluruhnya, hanya sebagian, akhirnya bisa terjadi krisis legalitas. Ketika ini krisis legalitas, maka dikhawatirkan berdampak terhadap pelayanan publik,” kata Mirfano, Sekretaris Daerah Jember yang dibebastugaskan oleh Bupati Faida, Selasa (12/1/2020).

Mirfano akan melayangkan surat kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh petunjuk dan solusi. Pasalnya, saat ini di sejumlah OPD, ada dua pelaksana tugas. “Ada fenomena, (pelaksana tugas baru) ditolak oleh pelaksana tugas yang sudah ada dan beberapa pejabat di kecamatan. Saya bilang: kalian ajak mereka bicara dengan baik supaya sama-sama belajar aturan, supaya tak terjadi konflik horisontal,” katanya.

Mirfano meminta kepada pelaksana tugas yang diangkat Bupati Faida dengan dasar peraturan bupati tentang KSOTK terbaru agar bersabar dan mempelajari legalitas. “Kita menunggu arahan pemerintahan pusat. Jangan melakukan tindakan-tindakan administratif yang berakibat tidak baik untuk dirinya dan karirnya pada masa mendatang,” katanya.

Dipimpin Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dikumpulkan di kantor Pemkab Jember, Selasa (12/1/2020). Mereka mendapat taklimat mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi saat ini.

Mirfano meminta maaf kepada rakyat Jember. “Seandainya dalam situasi sekarang ini, terjadi pelayanan publik yang tak maksimal. Namun kami berupaya menyelesaikan semua dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih berkualitas,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar