Politik Pemerintahan

BHS: Test Covid-19 Bagi Penumpang Pesawat-Kapal Laut Membebani Rakyat

Surabaya (beritajatim.com) – Wajib test Covid-19 bagi penumpang pesawat udara dan kapal laut dinilai berlebihan dan tidak beralasan, bahkan sangat membebani masyarakat. Selain membebani biaya dan menyita waktu, juga tidak menjamin penumpang tersebut bebas dari Covid-19 saat menggunakan sarana dan prasarana transportasi.

“Karena sebelum menggunakan transportasi pesawat dan kapal laut, mereka harus melewati transportasi lanjutan sebelum dan sesudah. Dan, harus melewati infrastruktur terminal serta sumber daya manusianya yang tidak berstandarisasi bebas Covid-19 yang terupdate dan dilakukan pengetesan sumber daya manusianya setiap 3-7 hari seperti yang diterapkan kepada calon penumpang yang harus berstandarisasi bebas Covid-19 dengan lama waktu pemeriksaan antara 3-7 hari,” kata anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Kamis (11/6/2020).

Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas (SEGT) nomor 7 tahun 2020, bahwa salah satu persyaratan calon penumpang transportasi umum, baik laut dan udara untuk perjalanan harus uji tes swab PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari dan rapid test yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.

Menurut BHS yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim ini, kebijakan SEGT nomor 7 tahun 2020 akan bias dan tidak efektif bila semua petugas yang ada di pelabuhan laut maupun udara termasuk regulator yang ada di dalamnya serta crew, petugas tenant, Kementerian Kesehatan dan Keamanan di terminal tidak melaksanakan Test PCR setiap 3-7 hari dan menstandarkan bebas Covid-19 bagi terminal dengan mendapatkan sertifikasi maksimal setiap 7 hari sekali.

“Maka SEGT Nomor 7 Tahun 2020 yang diberlakukan untuk penumpang menjadi tidak ada manfaat. Karena calon penumpang moda transportasi akan berinteraksi dengan sumber daya manusia dan infrastruktur terminal tersebut. Pesawat dan kapal kan transportasi publik, penumpang pasti akan berinteraksi dengan fasilitas publik selama perjalanan, mulai dari tempat asalnya hingga tujuan. Apakah pemerintah bisa menjamin alat transportasi dan terminal bandara atau pelabuhan pasti steril semua dari Covid-19? Tidak mungkin,” tegasnya.

“Jadi, kalau mau fair, jangan cuma penumpang yang diwajibkan test Covid-19, tetapi seluruh komponen yang ada di bandara atau pelabuhan serta semua transportasi publik dari tempat asal yang menuju terminal ataupun dari terminal menuju tempat tujuan akhir juga wajib dilakukan tes PCR rutin per 3-7 hari. Jadi, janganlah menyudutkan konsumen, sedangkan pemerintah yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusianya tidak melaksanakan standarisasi covid-19 tersebut,” imbuhnya.

Dia mengingatkan, transportasi merupakan urat nadi dan darah perekonomian, sehingga tidak boleh dihambat dengan aturan yang tidak penting dan berbiaya tinggi.

Sebagai informasi, biaya test Covid-19 secara mandiri relatif mahal. Biaya rapid test, misalnya, sekitar Rp 400.000, sementara test swab PCR berkisar Rp 1,5 juta (hasil test keluar dalam 10 hari), Rp 3,5 juta (7 hari), hingga Rp 6,5 juta (3 hari) di salah satu Rumah Sakit Swasta.

“Saat ini, Presiden Jokowi sudah bersiap menerapkan New Normal. Maka, kebijakan Gugus Tugas tersebut seharusnya telah dicabut. Apalagi sebagian besar kota besar di Indonesia sudah menyandang predikat zona merah dan bahkan hitam. Sehingga, interaksi antarkota di dalam kepulauan atau antarpulau sudah tidak perlu adanya pengetatan yang sesuai dengan SEGT nomor 7 tahun 2020,” ujarnya.

“Ini seperti halnya yang diberlakukan di sebagian besar negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Malaysia, Filipina tidak memberlakukan pemeriksaan tes Covid-19 atau PCR bagi penumpang pesawat, kapal laut dan termasuk kereta api,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar