Politik Pemerintahan

BHS: Peran Ojol Sangat Besar Sukseskan PSBB di Surabaya Raya

Bambang Haryo Soekartono (BHS)

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, bahwa ojek online (ojol) sangat besar di dalam mensukseskan penerapan PSBB di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik).

Hal ini karena dengan adanya ojol tersebut, masyarakat tidak perlu melakukan aktivitas perjalanan keluar dari rumah untuk membeli sesuatu.

“Keberhasilan PSBB bergantung ojek online (ojol) baik di Surabaya, Sidoarjo, Gresik maupun di Jawa Timur. Maka, sudah sepatutnya komponen dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk memberikan kemudahan akses bagi pengemudi untuk mendistribusikan barang pesanan konsumennya,” kata BHS, Kamis (4/6/2020).

Keluhan utama yang disampaikan para ojol kepada BHS adalah mereka kesulitan dalam operasional pada musim PSBB saat ini, terutama yang berhubungan dengan surat keterangan dari RT/RW maupun kelurahan untuk operasional mereka.

Hal ini sangat menyulitkan operasional ojol yang di mana di beberapa pemukiman tidak bisa masuk untuk melakukan kegiatan operasionalnya dan juga kesulitan dalam mendapatkan area pos/tempat pangkal, khususnya di mall untuk ojek online. Selain itu, juga ada kesulitan terkait dengan hubungan kerja yang kurang harmonis dengan aplikator.

Dia mencontohkan jumlah ojek online di Sidoarjo yang berjumlah sebanyak 2.500 orang, sedangkan jumlah penumpang/pengguna rata rata mencapai 40.000 sampai 50.000 dalam kondisi normal.

Berdasarkan data ini, menurut BHS, ojek online memiliki peran yang besar untuk melancarkan transportasi di Sidoarjo. BHS mengharapkan konektivitas ojek online harus bisa terealisasi dengan transportasi publik semi massal dan super massal.

Serta, lanjut dia, peran ojek online seharusnya bisa menjadi feeder atau pengumpan bagi transportasi publik massal untuk mensukseskan konektivitas transportasi penumpang dan logistik.

Bahkan, saat ini ojek online sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dari masyarakat.

Dia mengharapkan, pemerintah daerah bisa memberikan pembinaan sekaligus memperbaiki hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojek online. Sehingga, masyarakat konsumen juga bisa dilayani secara maksimal baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan. Ini karena ojek online di seluruh Indonesia ada sekitar 2,5 juta orang dan per hari bisa mengangkut sekitar 30 juta penumpang/pengguna (data Kemenhub dan Aplikator tahun 2019).

“Maka, perlu didorong dibuatkan payung hukum untuk menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen serta pengemudi ojek online,” pungkasnya. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar