Politik Pemerintahan

BHS: Daripada Tambah Utang, Pemerintah Lebih Baik Turunkan Harga Solar

Bambang Haryo Soekartono (BHS)

Surabaya (beritajatim.com) – Harga minyak dunia yang turun tajam sejak awal tahun ini seharusnya segera direspons oleh pemerintah dengan menurunkan harga bahan bakar minyak, terutama solar, untuk meringankan beban rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Namun, hingga kini pemerintah tidak menggubris tuntutan transparansi harga solar. Padahal, penurunan harga solar bisa menjadi solusi untuk menggerakkan ekonomi secara mandiri, sehingga pemerintah tidak perlu mencari pinjaman asing untuk membiayai pemulihan ekonomi.

“Penurunan harga solar bisa menjadi insentif bagi sektor-sektor usaha yang terpukul akibat wabah Covid-19, seperti industri manufaktur, transportasi publik dan logistik, maritim, perikanan, UMKM, serta pembangkit PLN agar tarif listrik lebih murah. Kalau sektor-sektor ini tetap hidup, PHK massal dapat dicegah dan ekonomi akan bergerak,” kata Bambang Haryo Soekartono (BHS), Anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, Kamis (4/6/2020).

Menurut dia, multiplier effect solar sangat besar bagi perekonomian, karena mempengaruhi biaya operasional semua sektor usaha. “Sebagai contoh, 70-80 persen biaya operasional transportasi logistik di Indonesia untuk pembelian solar. Jika harga solar turun, ongkos angkut tentu turun sehingga harga barang menjadi lebih murah, daya beli masyarakat pun meningkat,” tegas Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini.

BHS menilai pemerintah kurang sensitif terhadap kesulitan pelaku usaha dan masyarakat, karena membiarkan PT Pertamina (Persero) menjual solar lebih mahal dari seharusnya, bahkan jauh di atas harga di negara tetangga seperti Singapura.

Sebagai informasi, berdasarkan data bunker-ex.com, bunker solar jenis MGO (HSD) di pelabuhan Singapura per 29 Mei 2020 tercatat USD298,5 per 1.200 liter atau sekitar Rp3.600 per liter (kurs Rp14.500 per dollar AS). Harga ini lebih rendah dari harga solar nonsubsidi (HSD) di Indonesia Rp 7.300 per liter (per Mei 2020), juga lebih murah dari solar subsidi di Indonesia Rp 5.150 per liter.

Tuntutan penurunan harga solar juga disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Dia berharap pemerintah menurunkan harga BBM, terutama bagi sektor usaha dan bisnis yang terdampak pandemi Covid-19.

“Penurunan harga BBM merupakan hal yang wajar, jika merujuk pada harga minyak mentah dunia yang turun signifikan. Penurunan harga ini dapat menjadi insentif, terutama bagi sektor usaha yang sangat terpukul akibat pandemi corona,” ujarnya secara terpisah.

Bambang Haryo Soekartono

BHS meminta pemerintah tidak mengorbankan dunia usaha dalam negeri. Di negara ini ada sekitar 60 juta unit UMKM dan lebih dari 250.000 perusahaan besar menengah dengan jumlah pekerja 100 jutaan orang.

Dia berharap Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai belum mampu mengendalikan mafia migas, sehingga harga BBM menjadi mahal.

“Saya mengapresiasi respons Menkeu Sri Mulyani yang akan menurunkan harga BBM, terutama solar, demi pertumbuhan ekonomi. Kita tunggu realisasinya,” pungkasnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar