Politik Pemerintahan

Bertemu Ombudsman Soal Perizinan, Inilah 3 Langkah Bupati Jember

Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin [Foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto bertemu Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin, di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (17/3/2021). Ada tiga langkah yang disepakati untuk memperbaiki mutu pelayanan penerbitan dokumen perizinan.

Tiga langkah ini dituangkan dalam berita acara pertemuan. “Pertama, Bupati Jember telah menandatangani Surat Keputusan nomor 188.45/77/1.12/2021 tentang Pemberian Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Jember kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, pada 16 Maret 2021,” kata Agus, usai pertemuan.

Kedua, ada penambahan jumlah aparatur sipil negara sebagai sumber daya utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember. Mereka digunakan sebagai tenaga pendukung. “Dan telah dilakukan upaya penugasan pegawai DPMPTSP dari dinas terkait,” kata Agus.

Penambahan ASN ini memenuhi saran Ombudsman. “Dari kajian kami, Ombudsman menyarankan perbaikan. Dari empat poin, salah satunya adalah memerintahkan kepada Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Jember untuk mengusulkan penambahan jumlah ASN sebagai sumber daya utama di DPMPTSP agar pelayanan lebih efektif kepada masyarakat sebagai komitmen pemberian layanan prima,” kata Agus.

Jumlah ASN tambahan ini kurang lebih ada 20 orang dari dinas terkait. “Tidak merekrut ASN baru, tapi menugaskan BKO dari dinas terkait,” kata Agus.

Ketiga, Bupati Hendy juga telah menyediakan kantor DPMPTSP Jember yang lebih representatif di Jalan Gajah Mada. “Ada kantor khusus untuk menerima layanan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan perizinan lainnya,” kata Agus.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian cepat mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Jember. Ombudsman Jatim menerima empat pengaduan keluhan dari masyarakat Jember pada 2018. Mereka sempat melakukan dua kali kunjungan ke Jember tahun lalu, pada 13 Februari dan 16 September.

Empat pengaduan itu antara lain terkait dengan perizinan mendirikan bangunan, pendirian sekolah, dan perizinan reklame. Setelah turun dan melakukan klarifikasi, Ombudsman mengetahui bahwa ada DPMPTSP belum menerima pendelegasian kewenangan penerbitan izin dari Bupati Faida waktu itu. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur saat itu menilai, perizinan reklame dan mendirikan bangunan di Kabupaten Jember tak sesuai perundang-undangan dan regulasi pusat, karena masih memerlukan penetapan dari bupati. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar