Politik Pemerintahan

Bertemu Khofifah, Kiai Muqiet Langsung Laksanakan Rekom Mendagri

Jember (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember Abdul Muqiet Arief langsung melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai pengembalian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah dan pencabutan surat keputusan mutasi sejumlah pejabat.

Hal ini disampaikan Kiai Muqiet, sapaan akrabnya, usai pertemuan dengan pimpinan DPRD Jember di gedung parlemen, Senin (28/9/2020). “(Rekomendasi) itu sudah kami lakukan walau belum sepenuhnya. Maka tadi kami sepakati bahwa berkaitan dengan itu, akan kami lakukan terus (sambil) berjalan, tapi agenda-agenda lain juga terus berjalan,” katanya.

Sekretaris Daerah Mirfano menambahkan, bahwa proses sudah berjalan dan dilakukan oleh Bagian Hukum dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Jember. “Ada beberapa peraturan bupati yang harus dicabut, kalau tidak salah ada 90 (perbup). Tinggal mengudangkan saja. Konsultasi-konsultasi dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan,” katanya.

Pelaksanaan rekomendasi Mendagri memang menjadi salah satu dari sejumlah item kesepakatan yang ditandatangani Muqiet dan pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, dalam pertemuan di gedung parlemen, hari ini. Selama ini tidak segera dilaksanakannya surat rekomendasi dari mendagri tersebut oleh Bupati Faida yang membuat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terhambat.

Tiga rekomendasi Mendagri dalam surat tetanggal 11 November 2019 itu adalah:
1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember.

Muqiet Arief sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/9/2020). “Kami bincang-bincang bertiga dengan Sekda Provinsi Jatim. Gubernur telah menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti arahan dari kementerian Dalam Negeri. Saya merasa sangat berbahagia. Ini sudah arahan dari gubernur,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar