Politik Pemerintahan

Bersyukur Gaji ASN Cair, Sekda Jember Ingatkan Risiko Hukum

Sekda Jember Mirfano (foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Mirfano bersyukur gaji aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah cair. Namun dia mengingatkan risiko hukum yang ditanggung di kemudian hari, jika pencairan gaji ini tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Tapi kalau ada yang salah di belakang hari, kan kasihan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang harus menanggung risiko sendirian,” kata Mirfano, Kamis (28/1/2021).

Seingat Mirfano, total anggaran untuk gaji sekitar Rp 130 miliar lebih. “Mudah-mudahan ada jalan yang dapat mencairkan gaji secepatnya, tidak menabrak aturan dan tidak berisiko di kemudian hari,” katanya.

Informasi yang diterima beritajatim.com, gaji pegawai sudah ditransfer ke rekening masing-masing, Rabu (28/1/2021) malam. “Kita sudah perintahkan berproses dua hari kemarin, menggunakan perbup pencairan gaji,” kata Bupati Faida kemarin.

Menurut Faida, masalah gaji adalah masalah mendasar yang tidak boleh terganggu dan terhambat. “Jadi perbup itu tidak perlu difasilitasi ke (pemerintah) provinsi,” katanya.

Menurut Mirfano, pada kondisi normal pencairan anggaran setiap organisasi perangkat daerah harus mengajukan SPD (Surat Penyediaan Dana) kepada Bidang Anggaran. “Setelah SPD diterbitkan, maka OPD dapat menyusun SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar). OPD selanjutnya mengajukan SPM tersebut kepada Bidang Perbendaharaan untuk diproses menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai dasar pencairan,” katanya.

Informasi yang diperoleh Mirfano, prosedur itu tak berjalan. Anggaran gaji itu dicairkan tanpa ada pengajuan dari OPD. “Kalau informasi ini benar, berarti seluruh proses pencairan di-handle sendiri oleh Kepala BPKAD. Hal ini menggunakan prosedur yang mana, karena kan tidak biasa dan menggunakan dasar hukum apa?”

Selain itu, Mirfano mengkritisi peraturan yang digunakan bupati tanpa difasilitasi gubernur. “Tanpa pengecualian, seluruh perbup harus difasilitasi gubernur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 88. Sementara Perbup Nomor 32/2021 tentang Penatausahaan dan Pencairan Anggaran belum mendapat pengesahan gubernur,” katanya.

Tanggal 29 Desember 2020, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono sudah melayangkan surat yang meminta agar Bupati Faida merevisi peraturan kepala daerah mengenai APBD 2021. “Kalau Ibu Bupati mau mem-follow up revisi dari gubernur setelah 29 Desember hanya untuk belanja wajib, mengikat, mendesak sesegera mungkin, tidak bakalan berlarut-larut seperti ini. Situbondo yang kasusnya mirip dengan Jember sudah mencairkan gaji tanpa ada aturan yang dilanggar,” kata Mirfano.

“Saya mengingatkan kembali surat gubernur tanggal 15 januari 2021, bahwa penunjukan pelaksana tugas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana tugas, maka kebijakan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum,” kata Mirfano. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar