Politik Pemerintahan

Berswafoto dengan Mantan Wali Kota, Pejabat di Probolinggo Dicopot

Tutang Herubowo (Baju Batik) bersama Mantan Wali Kota Probolinggo HM Buchori.

Probolinggo (beritajatim.com) – Peristiwa pembebasan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Dwi Hermanto dan Staf Ahli Tutang Heru Aribowo di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo masih menjadi tranding topik awal pekan ini.

Bukan sentimen positif. Justru kritik tajam dari sejumlah kalangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin. Tidak tersiarnya alasan pencopotan, paling kuat memicu argumentasi negatif.

Anggota Komisi satu DPRD Kota Probolinggo Ellyas Adityawan, bahkan berpendapat, Wali Kota sudah menciptakan kecemasan dikalangan ASN. “Kepala daerah dalam birokrasi berkedudukan sebagai pembina ASN. Tetapi dalam kasus ini kok saya melihat wali kota malah menciptakan “horor” bagi ASN,” katanya, Selasa (1/9/2020).

Memberi sanksi ASN, lanjut politisi muda itu, wajar-wajar saja. Tapi harus ada alasan jelas. “Bukan alasan mengada-ada atau bahkan alasan yg diada-adakan. Mosok ketemu mantan walikota aja berujung pemecatan?” cetusnya.

“Saya menengarai pemecatan ini lebih pada masalah like and dislike. Secara politik wali kota berkeinginan “mengontrol” kekuasaan politiknya dengan cara mengkooptasi seluruh jajaran birokrasi agar kepentingan politiknya aman dan berjalan mulus,” imbuh Ilyas.

“Cara memberikan saksi kepada dua pejabat oleh wali kota jelas bukan cara yg baik dan profesional. Jadi, sebagai anggota komisi satu DPRD saya perlu mendapatkan kejelasan. Sekaligus meminta wali kota  membatalkan SK pencopotan,” pungkasnya.

Senada disampaikan kalangan pemerhati pemerintahan. Amnari, mantan Ketua Pemuda Pancasila dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai, pencopotan pejabat tanpa alasan jelas menimbulkan dampak psikis bagi ASN.

“Bagaimana mereka tenang dalam bekerja kalau dihantui keresahan. Jalan tengah masalah itu mengembalikan kedua pejabat ke tempat masing-masing. Jangan ada yang egoislah,” katanya.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil wali Kota Probolinggo, HMS Subri, kekeh tak mau mengungkap alasan pencopotan Tutang dan Dwi Hermanto dari jabatannya.

Ia hanya menyimpulkan, wali kota punya dasar menjatuhkan sanksi keras terhadap kedua ASN.

“Tentu bukan soal like and dislike. Apa lagi politis,” katanya.

Alasan pencopotan Tutang karena berswafoto dengan mantan Wali Kota Probolinggo, HM Buchori, juga dia tepis.”Bukan itu. Silahkan saja orang berkata. Buktikan saja,” katanya melalui Whatsaap.

Politisi Partai Demokrat itu juga memastikan, tidak ada masalah dengan hubungan Wali Kota Hadi Zainal Abidin, dengan mantan Wali Kota HM Buchori. Termasuk korelasi swafoto ASN bersama mantan wali kota dengan disiplin ASN. “Bukan itu inti persoalannya,” tutup Subri.

Dijumpai terpisah, Tutang Aribowo menyatakan, sebelum menerima SK pencopotan sempat dicecar pertanyaan terkait swafoto dengan HM Buchori.

“Foto saya dengan Pak Buchori itu ada yang mengunggah di medsos. Ya saya ditanya-tanya soal itu. Saya mana tahu kalau foto dengan Pak Buchori jadi masalah,” katanya. “Saya juga ga ada persoalan dengan kedisplinan bekerja. Absensi ASN di pemkot sekarang canggih. Pakai finger print yang sensornya hanya mengenali ruangan saya bekerja. Absen dari dalam mobil saja ga bisa kok. Apa lagi bolos kerja, tambah ketahuan,” terang Tutang.

Sedangkan Dwi Hermanto, mengaku belum tahu dasar penonaktifan dirinya sebagai Kepala Dinas DPMPTSP Naker. Dia hanya memastikan proses pencopotan tanpa melalui tahapan yang diatur di dalam PP maupun UU ASN. “Saya memang sempat protes kepada wawali. Apa alasan pencopotan saya. Waktu saya protes juga ada Bu Ninik (Skretaris Daerah) dan Pak Tartib,” katanya. “Tapi jawaban wawali juga ga jelas. Saya hanya diminta menunggu proses selanjutnya,” tutup Dwi Hermanto.

Dosen Hukum Pada Universitas Panca Marga Probolinggo, DR. Totok Sugiharto, wanti-wanti penonaktifan ASN dari jabatannya tidak asal-asalan. Ada mekanisme yang harus dilalui dan tidak boleh menabrak aturan. “Perangkat hukum sudah mengatur sedemikian jelas tata cara pengangkatan, penonaktifan sampai memanagement ASN. Sembrono bisa berujung gugatan di PTUN,” katanya melalui telepon.

Untuk diketahui, Dwi Hermanto dan Staf Ahli Tutang Heru Aribowo dicopot dari jabatannya pada 24 Agustus 2020 lalu. Surat keputusan pembebasan tugas dari wali kota itu bernomor X.862/2156/425.203/2020. Tertulis dalam surat tersebut, menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik kepada Tutang Heru Aribowo dan pembebasan tugas sementara untuk Dwi Hermanto. Tutang kemudian menjadi staf Kecatan Kedopok, sedangkan Dwi Hermanto meski tetap ngantor di tempat semula, namun seluruh kewenangannya dilimpahkan kepada Sudiman, ditunjuk sebagai pejabat sementara.  (eko/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar