Politik Pemerintahan

Bersejarah, Pemkab Jember Sediakan Kuota 10 ASN untuk Difabel

Suko Winarno

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyediakan kuota lima persen atau setara dengan 10 aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Jumlah ini melampaui kuota minimal dua persen.

Tahun ini, pemerintah pusat memberikan jatah kepada Pemkab Jember untuk merekrut 201 orang PPPK. , Dari 201 posisi yang tersedia, 26 posisi diperuntukkan guru, 66 posisi untuk tenaga kesehatan, dan 109 posisi untuk tenaga teknis lainnya seperti teknologi informasi, tenaga pemadam kebakaran, dan lain-lain.

“Tersedia formasi untuk disabilitas sebanyak 5 lima dari formasi atau 10 formasi. Ketentuan regulasinya dua persen, tapi kami menaruh lima persen. Ini sebagai bentuk perhatian dan memberi kesempatan untuk bersama membangun Jember,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno, Jumat (22/9/2023).

Perekrutan PPPK memperhatikan kemampuan keuangan daerah. “Kalau kita tengok ke belakang sejak 2021, kami sudah merekrut banyak guru, yakni 3.756 orang, 627 tenaga kesehatan, dan 86 orang tenaga teknis lainnya. Jadi kami sudah merekrut 4.469 orang PPPK,” kata Suko.

Pendaftaran PPPK Pemkab Jember sudah dibuka pada 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023. Menurut Suko, dalam ketentuan seleksi PPPK dipersyaratkan kesesuaian kualifikasi pendidikan pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan di setiap lowongan formasi jabatan.

Selain itu juga kesesuaian pengalaman kerja pelamar yakni minimal dua tahun, baik pelamar umum maupun khusus. “Catatan, kalau pelamar umum, pengalaman selama dua tahun adalah akumulasi, sedangkan yang khusus dipersyaratkan terus menerus atau tidak putus dengan jabatan yang dilamar,” kata Suko.

Suko menegaskan, seleksi ASN tahun ini belum sepenuhnya mempertimbangkan tindak lanjut hasil pendataan honorer, non ASN, sukwan pada 2022 yang masuk data base Badan Kepegawaian Nasional. “Kita berdoa dan berharap momentum perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan mengakomodasi hasil pendataan non ASN tahun 2022 dan tenaga non ASN, honorer, sukwan lainnya,” katanya.

Kebijakan Pemkab Jember soal kuota untuk difabel menuai pujian dari Kusbandono, Ketua National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) Jember. Menurutnya, Suko telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan NPCI soal formasi yang memungkinkan dipenuhi difabel.

“Sepuluh formasi yang kami rekomendasikan adalah guru mata pelajaran dan tenaga teknis. Dari formasi tersebut, kualifikasi pendidikan yang tersedia telah menyelesaikan jenjang S1 semua. Bahkan ada dua orang yang masih proses penyelesaian studi S2,” kata Kusbandono.

Kusbandono berharap, para penyandang disabilitas bisa momentum itu sebaik-baiknya. “Jangan kemudian kesempatan ini dilewatkan saja dengan alasan kualifikasi pendidikan dan persyaratan jadi halangan. Jika langkah Pemkab Jember tersebut benar-benar sesuai dengan yang kami inginkan pada saat pembukaan pendaftaran PPPK tahun ini, maka ini merupakan sejarah bagi Pemkab dan warga disabilitas Jember,” katanya.

Soenarti, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember, menyambut baik kebijakan Pemkab Jember tersebut. Menurutnya, ini bentuk dukungan nyata terhadap kelompok difabel sebagai warga negara yang sederajat dengan lainnya. [wir]


Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks



Apa Reaksi Anda?

Komentar