Politik Pemerintahan

Berkas Hasil Angket DPRD Jember Diserahkan ke La Nyalla

Jember (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI La Nyalla Matalitti menerima berkas hasil angket yang dilaksanakan DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (4/6/2020). DPRD Jember berharap angket ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Penyerahan berkas ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi di ruang kerjanya. “Alhamdulillah, beliau berkenan. Sesuai kewenangan beliau sebagai senator, ketua DPD RI, beliau akan mempelajari temuan-temuan panitia angket,” katanya.

Selain itu, Itqon menyampaikan kondisi terakhir politik pemerintahan di Jember. “Secara konstitusional bahwa unsur pemerintahan di kabupaten adalah bupati dan DPRD. Tapi sejauh ini bupati maunya jalan sendiri,” katanya.

La Nyalla berjanji akan mempelajari hasil angket itu. “Nanti akan kami pelajari,” katanya.

Lima rekomendasi panitia angket dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Jember, Jumat (20/3/2020). Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

“Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan OPD terkait dan semua stakeholder atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Tujuannya memberikan garansi resmi dan jaminan kualitas pemasangan rangka atap baja ringan yang dicantumkan dalam klausul kontrak kerja dan ditandatangani pejabat berwenang.

Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar