Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Berikut Jumlah Pokir DPRD 2023 yang Dinyatakan Tidak Layak oleh Pemkab Bojonegoro

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah

Bojonegoro (beritajatim.com) – Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro buka suara terkait dengan ribuan usulan pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggaran 2023 yang dinyatakan tidak layak, Kamis (19/5/2022).

Dari jumlah usulan pokir 2023 sebanyak 1.921 usulan hanya dinyatakan layak sebanyak 830 usulan. Sehingga ada 1.091 usulan pokir yang tidak layak. Dari jumlah itu, usulan pokir yang berada di Dinas Pendidikan sebanyak 369 usulan dan dinyatakan layak sebanyak 227 usulan.

“Usulan yang tidak layak ini di antaranya karena terbentur oleh status kepemilikan tanah (milik lembaga pendidikan yang diusulkan), jumlah siswa kurang memenuhi kuota, dan usulan ganda,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Yayan Rohman.

Selain di Dinas Pendidikan, Pokir tahun anggaran 2023 juga diusulkan ke beberapa OPD. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, usulan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 207 usulan dan yang telah diverifikasi ada 134 usulan.

Kemudian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro sebanyak 663 usulan yang layak sebanyak 298 usulan. Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) ada 4 usulan dan layak sebanyak 3 usulan. Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian, ada 497 usulan dan yang layak 2 usulan. Serta Bagian Kesejahteraan Rakyat ada 181 usulan dan yang layak diakomodir sebanyak 112 usulan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, penolakan pokir 2023 yang diusulkan tersebut bukan ditolak, namun belum diverifikasi oleh Pemkab Bojonegoro. Sehingga, pihaknya meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan yang masih kurang.

“Ternyata masih banyak yang belum terverifikasi. Karena belum adanya proposal dan lain-lain. Kita usulkan untuk persyaratan yang belum lengkap bisa dilengkapi setelah verifikasi,” ujar Umar, Kamis (19/5/2022).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pokir yang diusulkan DPRD tersebut merupakan hasil usulan masyarakat yang disampaikan dari proses reses. “Sesuai mekanisme, DPRD mengusulkan itu sesuai dengan aspirasi yang diperoleh saat proses reses. Reses itu juga diparipurnakan. Kemudian dikirim ke Bappeda untuk disampaikan ke OPD,” terangnya. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar