Politik Pemerintahan

Berdiri di Atas Saluran Air, Satpol PP Segel Pos Keamanan Perumahan di Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebuah bangunan pos Perumahan Ahsana Regency di Lingkungan Kedungturi, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. Pasalnya bangunan pos tersebut dibangun di atas saluran air.

Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Sugiono mengatakan, bangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013. “Yakni dilarang membangun di atas saluran. Yakni bangunan ini pos keamanan perumahan yang dibangun di atas saluran air,” ungkapnya, Kamis (25/7/2019).

Masih kata Sugiono, dalam Perda tersebut dijelaskan jika bangunan harus dibongkar pihak perumahan atau pembongkaran dilakukan petugas. Pasalnya, bangunan pos keamanan tersebut sudah menyalahi Perda karena berdiri di atas saluran air.

“Selain pos keamanan berdiri di atas saluran air, juga ada sebagian unit rumah belum ada IMB. Hanya 8 dari 20 unit yang sudah ada IMB nya. Domain kita melanggar peraturan daerah, terkait berapa kerugian ada yang menjelaskan yakni dari Perizinan,” katanya.

Menurutnya, ada tahapan yang dilakukan seperti survei tim teknis karena ada ketentuan yang harus dipenuhi pihak perumahan. Operasional Prosedur (SOP), lanjut Sugiono ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Ada syarat perizinan yang harus dilengkapi, kalau tidak ada ya salah sendiri. Kita tidak merobohkan tapi tidak boleh digunakan, itu sesuai isi Perda. Terkait pos kampling lainnya yang berdiri di atas saluran air, bangunan tersebut berdiri sebelum Perda muncul,” jelasnya.

Pos kampling yang ada di sekitar lokasi perumahan menurutnya, peruntukan untuk kepentingan umum. Namun pos keamanan perumahan tersebut untuk komersial. Menurutnya, penyegelan tersebut sudah dilakukan kali kedua karena sebelumnya brosur larangan menggunakan pos keamanan dilepas.

“Sudah disegel, ada yang melepas tapi pihak perumahan tidak tahu siapa yang melepas. Perda tidak berbunyi dibongkar tapi dilarang menggunakan, nantinya akan ada di Surat pernyataan dibongkar sendiri atau dilakukan oleh petugas dengan batas sampai 30 Juli mendatang,” jelasnya.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar