Politik Pemerintahan

Berdasarkan Aturan, Bisakah Ahok Maju di Pilwali Surabaya 2020?

Surabaya (beritajatim.com) – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok di bursa Pilwali Surabaya masih cukup jadi bahasan hangat. Status pernah menjadi narapidana yang disandang Ahok pun turut menjadi bahasan.

Dari kacamata Undang-Undang, bagaimana sesungguhnya nasib sosok Ahok di bursa Pilwali Surabaya 2020?

Soeprayitno, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya, kepada beritajatim.com mengungkapkan jika hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu adanya regulasi resmi terkait Pilkada Serentak 2020 itu.

“Jadi begini, KPU Surabaya masih menunggu terbitnya PKPU baru mengenai pilkada, terkait pilkada 2020. KPU RI sendiri juga mengirimkan Rancangan PKPU Pilkada 2020 ke Kemenkumham. Ini sbg kelanjutan rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi II DPR RI dan pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Nano itu, Rabu (31/7/2019).

Di sisi lain, jika mengacu pada UU 10/2016 sebagai perubahan UU 8/2015, status Ahok sebagai mantan narapidana bukanlah masalah. Hal itu dikarenakan Ia bukanlah mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak. Status politik Ahok pun saat ini tidak tengah dicabut.

Hanya saja, jika nanti benar akan maju di Pilkada, Ahok wajib mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana kepada publik dengan jujur dan terbuka.

Sebagai informasi, Ahok mendadak mendobrak masuk di bursa Pilwali Surabaya. Namanya disebut oleh pemerhati politik dari Damai Center for Social Life, Belina Ho. Bukan tidak mungkin Ia kelak menjadi kuda hitam.

“Saya melihat bursa Bacawali masih cair. Saya mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama, Ulama Muda Gus Hans, Politisi PSI Dhimas Anugrah, Sekkota Hendro Gunawan, Politisi PDIP Indah Kurnia, Audrey Yu, Komandan Kogasma Demokrat Agus Yudhoyono, dan Politisi PDIP Kirana Larasati untuk bertarung di Pilkada Surabaya 2020,” ujar Belina.[ifw/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar