Politik Pemerintahan

BEM Unair Desak KPU dan Bawaslu Tunda Pilkada Serentak

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) kembali bersuara, kali ini melalui Webinar #3 BEM UNAIR 2020 “Politics then and now in Surabaya” membahas dan menyikapi mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan Agustus 2020 nanti.

BEM Unair menyoroti resiko yang mungkin terjadi pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.

Melalui Muhammad Abdul Chaq selaku Menko Pergerakan BEM Unair mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mengangkat tiga hal dalam pelaksanaan Pilkada serentak, yakni pertimbangan bahwa kondisi pandemi masih belum berakhir, Instrumen Hukum yang banyak bermasalah, dan kurangnya komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

“Berdasarkan tiga poin di atas maka penting bagi kami untuk mengajukan beberapa tuntutan yang akan kami perjuangkan,” tegas Chaq.

Tututan tersebut adalah Mendesak Pemerintah Pusat, KPU dan DPR untuk Menunda Pilkada Serentak, jika :
1. Pemerintah Pusat masih belum mampu mengendalikan laju kenaikan infeksi Covid-19 di Indonesia.

2. KPU dan DPR masih belum memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengakibatkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan Pilkada serta berimbas pada peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.

3. Belum adanya itikad baik dan serius dari seluruh pihak, khususnya para Bapaslon beserta Partai Politik pendukung untuk mematuhi seluruh protokol Covid-19 secara konsisten.

Chaq pun menegaskan bahwa apabila poin-poin tuntutan di atas tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang terkait maka dirinya akan melakukan aksi massa dengan tuntutan yang sama.

“Selain itu, jika dirasa mendesak kami akan membentuk relawan independen di luar KPU dan Bawaslu serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi serangkaian proses pelaksanaan Pilkada serentak ini dan melaporkan segala temuan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran,” terangnya.

“Jika tuntutan kami tidak didengarkan maka kami memastikan akan turun ke jalan melakukan demo di kantor KPU sebagai tempat representatifnya,” pungkas Chaq. [adg/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar