Politik Pemerintahan

Belum Tindaklanjuti Rekom KASN, Mendagri Tegur 4 Kepala Daerah di Jatim

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 67 kepala daerah ditegur Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian karena belum menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Empat orang di antaranya adalah kepala daerah di Jawa Timur, yakni Gubernur, Bupati Jember, Bupati Sidoarjo, dan Wali Kota Surabaya.

Sebagaimana dilansir situs berita Kantor Berita Nasional Antara, hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN kepada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti. Sepuluh pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri mengatakan, KASN sudah menerbitkan rekomendasi sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah. “Rekomendasi KASN dalam Surat Keputusan Bersama (SKB Kemendagri, KASN, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengawas Pemilu) harus ditindaklajuti pejabat pembina kepegawaian (PPK): kalau di tingkat provinsi gubernur, kalau di kabupaten adalah bupati, dan kalau di kotamadya adalah wali kota,” kata Sinaga, via telepon kepada beritajatim.com, Senin (2/11/2020).

Rekomendasi KASN ini juga ditembuskan kepada Mendagri. “Dalam tempo sepuluh hari, rekomendasi itu harus dilaksanakan PPK,” kata Sinaga. Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal mengingatkan agar kepala daerah segera melaksanakan rekomendasi KASN itu secara tepat waktu.

Bagaimana jika kepala daerah tak melaksanakan rekomendasi KASN ini? “Kalau tidak ditindaklanjuti, KASN bisa merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi. Kami tidak mau itu,” kata Sinaga.

Sinaga percaya pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Tidak ada pretensi untuk menyangkal atau menolak, karena semua prosedurnya sudah ada,” katanya.

“Namun karena ada deadline dalam aturan, kami ingatkan. Sebenarnya Kemendagri ingin menolong para PPK agar sesuai koridor peraturan batas waktu dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN ini,” kata Sinaga. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar