Politik Pemerintahan

Belum Terima Bantuan, Warga Kota Mojokerto Bisa Datang ke Sekretariat SLRT Dinsos

Warga di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto saat mencairkan bansos di kantor Kecamatan Magersari beberapa waktu lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mojokerto membuka Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk warga Kota Mojokerto yang ingin menyampaikan pengajuan bantuan Sosial (bansos) pemerintah non Covid-19. Dalam kurun waktu sehari saja sudah menerima ratusan aduan masyarakat.

Plt Kepala Dinsos Kota Mojokerto, Heru Setyadi mengatakan, setiap hari banyak warga yang datang mengeluh belum menerima bansos dari pemerintah. “Ada ratusan yang datang, rata-rata mau mengajukan untuk menerima bansos. Sekretariat SLRT sengaja dibentuk untuk melayani dan menampung pengaduan masyarakat,” ungkapnya, Jumat (12/6/2020).

Masih kata Heru, Sekretariat SLRT Dinsos Kota Mojokerto tersebut ada di kantor Dinsos Kota Mojokerto yang terletak di Jalan Benteng Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Sekretariat SLRT Dinsos Kota Mojokerto tersebut khusus untuk pengajuan bansos pemerintah non Covid-19.

“Syaratnya, cukup datang dengan membawa foto copy KTP dan KK. NIK mereka akan dilakukan pengecekan kepesertaan di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kemensos. Jika sudah menerima, namanya akan muncul disitu. Tapi jika belum, mereka akan kita beri blangko verifikasi kelayakan bansos,” katanya.

Blangko-blangko tersebut, tegas Heru, nantinya akan diisi oleh tim fasilitator saat melakukan pengecekan langsung ke rumah yang bersangkutan. Hasilnya akan dijadikan dasar bagi Dinsos Kota Mojokerto untuk mengusulkan pengaduan masuk ke DTKS Kemensos RI. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pengajuan bansos Covid-19, tetap akan dilayani.

Warga yang mengajukan bansos di Sekretariat SLRT Dinsos Kota Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]
“Kalau hanya pengajuan bansos covid dari APBD Pemkot, cukup membawa surat pengantar permohonan bantuan dari RT dan RW. Saat ini jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kota Mojokerto untuk BST pusat sebanyak 11.556 orang, BST APBD Provinsi sebanyak 5 ribu orang dan Bantuan sembako APBD Pemkot Mojokerto sebanyak 3.220 orang,” jelasnya.

Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) pusat senilai Rp600 ribu perbulan selama tiga bulan, BTS Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 200 ribu per bulan juga selama tiga bulan. Sedangkan untuk BST Pemkot Mojokerto, tambah Heru, berupa sembako senilai Rp300 ribu selama tujuh bulan.

Salah satu warga Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Jumilah (52) mengatakan, ia sengaja datang ke Sekretariat SLRT Dinsos Kota Mojokerto karena belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah. “Sudah hampir dua bulan ini, usaha laundry saya sepi, makanya saya ingin mengajukan bantuan ke pemerintah,” ujarnya.

Senada juga dikatakan warga Meri, Kecamatan Kranggan, Suwarno (56). Ia datang ke kantor Dinsos Kota Mojokerto untuk melapor karena belum mendapat bantuan dari pemerintah. “Saya sudah 2 bulan ini nganggur, biasanya sebelum Covid-19 saya bekerja sebagai sopir. Kita berharap pemerintah mau welas asih meringankan beban kita,” tegasnya.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar