Politik Pemerintahan

Belum Ada 50 Persen Desa di Bojonegoro yang Ajukan ADD

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro mencatat dari total 419 desa di 28 kecamatan, baru 40 desa yang Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cair. Sebanyak 80 proposal selesai verifikasi dan akan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Proposal yang baru masuk di kantor (PMD) ada 38 proposal dan sedang proses verifikasi. Tidak ada yang dipending atau ditunda pencairannya, semua tetap diproses,” ujar Kepala Dinas PMD, Machmudin, Kamis (9/4/2020).

Machmuddin mengatakan, untuk pencairan ADD semua Pemerintah Desa wajib melaporkan Objek Pajak yang belum terpungut kepada Badan Pendapatan (Bapenda). Nantinya, Bapenda akan memberikan rekomendasinya kepada Pemdes atas pembayaran pajak tersebut sebagai dasar pencairan. “Prinsipnya, kalau Desa telah melaksanakan tugasnya berarti clear, tidak ada masalah. Sehingga, perlu melaporkan ke Bapenda,” tandasnya.

Syarat penyetoran PBB P2 tersebut, sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD Bab VII Persyaratan Pengajuan Pasal 15 Poin 1 (a).

Dalam pasal tersebut menyebutkan jika persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi salah satunya telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan atau tahun berkenaan. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar