Politik Pemerintahan

Bela Kiai Muqiet, Warga Ini Laporkan Kondisi Jember ke Presiden

Slamet Riyadi warga Jember

Jember (beritajatim.com) – Persoalan politik akhir-akhir ini di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat warga menyurati Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ada keinginan agar pemerintah pusat segera mengambil tindakan tegas.

Surat tersebut dilayangkan Slamet Riyadi, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, setelah membaca berita pengakuan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief di beritajatim.com, Jumat (18/12/2020). Dalam berita tersebut, Muqiet blak-blakan menyebutkan diri merasa tertekan dalam pertemuan di Kejaksaan Negeri Jember, karena dianggap bersalah mengembalikan posisi 370 aparatur sipil negara ke jabatan sebelum 3 Januari 2018 sebagai konsekuensi pelaksanaan rekomendasi Mendagri.

Slamet prihatin melihat tekanan terhadap Muqiet. Menurutnya, penentangan terhadap langkah pengembalian jabatan ASN ini merupakan rongrongan terhadap pemerintahan yang sah. “Kiai Muqiet sudah mendapat legitimasi surat tugas sebagai pelaksana tugas bupati, melaksanakan rekomendasi Mendagri dan ini dipersoalkan,” katanya.

Menurut Slamet, Muqiet melaksanakan hal itu, karena Bupati Faida belum juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 11 Nopember 2019 bernomor 700/12429/SJ. Selain itu, Faida juga belum menindaklanjuti perintah Gubernur Jatim yang tertuang dalam surat tertanggal 10 Desember 2019 bernomor 131/25434/011.2/2019.

Slamet juga cemas mendengar adanya informasi tentang kemungkinan tidak dicairkannya anggaran, karena kekhawatiran terhadap legalitas pengembalian jabatan tersebut. Indikasi tersebut terlihat dari belum cairnya honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang dibiayai dengan Program Pendidikan Gratis (PPG) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember.

“Kami kirim surat ke presiden, mengadukan semua yang terjadi di Jember. Ini harus ditangani serius oleh presiden, karena berpotensi memecah NKRI,” kata Slamet. Dia berharap presiden menurunkan sanksi kepada pihak-pihak yang menghalangi dan mengganggu Muqiet dalam menjalankan perintah Mendagri.

Slamet juga akan melapor ke Komisi Kejaksaan soal keterlibatan Kejaksaan Negeri Jember dalam persoalan internal pemerintah daerah. “Saya ingin agar masalah ini menjadi terang benderang dengan harapan ke depan jangan terjadi lagi hal serupa,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida, Muqiet, dan pejabat-pejabat pemkab tersebut berkonsultasi hukum tentang beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar