Politik Pemerintahan

Pilkada Sidoarjo 2020

Begini Rencana Paslon Muhdlor-Subandi Cegah Korupsi di Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Korupsi dalam arti terminologi Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelewengan atau penggelapan uang. Baik uang negara maupun uang perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain (KBBI, 1995).

Korupsi sudah dapat dikatakan sebagai musuh bersama dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indoensia, hal ini dapat digambarkan dari berbagai akibat yang dapat ditimbulkan dari praktik korupsi.

Paslon Pilkada Sidoarjo Nomor Urut 2 H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) – H. Subandi punya rancangan untuk menciptakan pemerintahan Sidoarjo dalam mencegah adanya korupsi.

Paslon yang diusung oleh DPC PKB Sidoarjo dan didukung oleh Partai NasDem dan PSI itu sudah menyiapkan program e-planning dan e-budgeting. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya pertemuan langsung antara penyelenggara negara dengan masyarakat (kontraktor).

“Semuanya nanti akan dilakukan secara digital, pengelolaannya juga dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Gus Muhdlor saat berdialog dengan berbagai elemen di Posko Pemenangan Gus Muhdlor – Subandi di Perumahan Taman Pinang Sidoarjo Jumat (20/11/2020).

Dengan sistem digitalisasi, sambung alumnus Unair Surabaya itu, maka semua masyarakat dapat mengawasi uang mereka yang terangkum dalam APBD digunakan untuk apa saja. “Jadi semua masyarakat dapat mengecek kemana uang mereka dan digunakan untuk apa saja, semuanya akan transparan,” tambahnya.

Selain itu, Gus Muhdlor-Subandi akan lebih memperkuat fungsi dan peran dari Inspektorat dalam bidang pengawasan OPD melalui audit atau evaluasi dalam setiap program yang dilakukan. “Sehingga nanti jelas program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo secara otomatis akan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pusat,” jelas Gus Muhdlor.

Direktur Pendidikan Pesantren Progresif Bumi Shalawat itu juga berkomitmen untuk menyediakan layanan digitalisasi dari tingkat rukun tetangga (RT), desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. “Kami juga nanti akan ada layanan publik 24 jam. Artinya kapan saja masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan pihak terkait yang akan merespon dengan langkah-langkah yang diperlukan,” pungkasnya. (isa/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar