Politik Pemerintahan

Begini Mekanisme Pembayaran Denda Pelanggar Protokol Covid-19 di Ponorogo

Sekda Agus Pramono. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Penindakan terhadap pelanggar protokol Covid-19 sudah mulai diterapkan oleh Pemkab Ponorogo. Itu setelah sudah adanya payung hukum untuk melakukan tindakan tegas tersebut. Yakni dengan peraturan bupati (Perbup) nomor 109 tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Protokol Covid-19. Pasal 7 dalam Perbup tersebut mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar protokol. Sanksi individu, pelanggar bisa dikenai denda administratif Rp 50 ribu, kerja sosial, atau penahanan dan pemblokiran KTP.

Sedangkan sanksi bagi pemilik atau pelaku usaha lebih berat. Denda administratif ditetapkan senilai Rp 500 ribu. Satgas juga dapat melakukan pembubaran kerumunan dan penutupan sementara tempat usaha jika kedapatan melanggar. Denda administratif dibayarkan melalui kas daerah.

“Operasi terkait penertiban penggunaan masker sudah berjalan. Dilakukan oleh TNI, Polri, Satpol PP dan BPBD Ponorogo,” kata Sekda Agus Pramono, Senin (14/9/2020).

Agus mengungkapkan bahwa Gubernur Jatim berharap penegakkan disiplin protokol Covid-19 melalui peraturan daerah (Perda). Namun, kalau dalam perbup akan membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya Pemkab Ponorogo, kata Agus mengambil jalan pintas untuk membuat perbup. “Meski dalam perbup, insyallah tidak bertentangan dengan aturan yang ada,” katanya.

Bagi yang tidak memakai masker, dapat denda sebesar Rp 50 ribu. Mekanisme seperti apa, kata Agus ketika ada seseorang yang tidak memakai masker, dan ada pemeriksaan. Yang melanggar ini diberi semacam surat tilang. Sudah tersebut, selain dipegang oleh pelanggar, juga dipegang oleh Satpol PP dan bidang pendapatan.

“Nanti yang bersangkutan datang ke bidang pendapatan dan mendapatkan kode rekening untuk dibayarkan, pembayaran bisa lewat virtual seperti m-banking,” katanya.

Kenapa pembayaran lewat online, Agus menjelaskan untuk menghindari kerumunan. Baru bukti pembayaran itu dibawa ke Satpol PP untuk mengambil identitas diri yang disita sebelumnya. Uang denda itu, kata Agus akan masuk ke kas daerah dan dapat dipertanggungjawabkan. “Itu nanti akan menjadi pendapatan daerah, nanti juga akan dikembalikan ke daerah. Tentu diharapkan untuk penanganan Covid-19 juga,” pungkasnya. (end/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar